08 March 2020, 21:08 WIB

Koalisi Jokowi-Amin Tolak PAN Masuk Kabinet


Anggi Tondi Martaon | Politik dan Hukum

PERTEMUAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mendapatkan sinyal penolakan dari partai koalisi.

Sebagian partai koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019 menilai sebaiknya PAN berada di luar kabinet.

 Wakil Sekjen PKB Daniel Johan menilai PAN lebih cocok berkoalisi di parlemen daripada pemerintahan. Pasalnya, yang dibutuhkan pemeritah saat ini ialah dukungan di parlemen.

"Semua akan berjalan baik kalau ada kebersamaan di parlemen,' tandasnya, Minggu (8/3).

 

Baca juga: Zulhas Bertemu Jokowi, PAN Merapat Lagi ke Koalisi Pemerintah?

 

Menurut Daniel, dukungan terhadap pemerintah tidak melulu diartikan masuk ke gerbong koalisi. Dukungan di parlemen pun bisa berkontribusi bagi pemerintahan. Sebab, lembaga legislatif itu dianggap memiliki peranan penting dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan presiden.
 
"Tantangan negara kita tidak kecil dan mudah, sehingga dukungan semua pihak menjadi berarti," ujarnya


Respons senada ditunjukan Ketua DPP Golkar Bobby Adhitya Rizal. Menurut Bobby, Kabinet Indonesia Maju tidak lagi membutuhkan tambahan partai.

Pasalnya, pemerintahan Jokowi-Maruf sudah memiliki program visi dan misi yang telah disepakati partai koalisi pendukung. Kehadiran PAN dianggap dapat memengaruhi program yang telah dirancang.

"Akan bikin pusing yang tidak perlu untuk Presiden Jokowi," tandasnya.


Meski begitu, Bobby mengapresiasi niat PAN menyiratkan akan mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf. Namun, dukungan tidak mesti ditunjukan dengan bergabung ke pemerintahan.
 
"Bagus saja bila PAN bisa merapat dan mendukung program pemerintahan Jokowi, khususnya omnibus law di Parlemen. Dukungan PAN di parleman bisa membuat adem suasana," pungkasnya. (OL-8)
 

 

 


.
 

BERITA TERKAIT