08 March 2020, 14:40 WIB

ODHA Menjerit Stok Obat Menipis


Atalya Puspa | Humaniora

Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) menjerit meminta kepastian pemerintah akan keseriusannya menangani ODHA di Indonesia. Pasalnya, kini stok obat antiretroviral (ARV) bagi pengidap HIV dan AIDS mengalami krisis kelangkaan stok kembali.

Direktur dari LSM Rumah Cemara Bandung Aditia Taslim menegaskan  pemerintah harus fokus memenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakatnya. Terlebih lagi, kelangkaan obat bagi ODHA merupakan masalah hidup dan mati.

"ODHA juga merupakan warga negara yang haknya wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Dan ketika isu kesehatan serta obat dijadikan komoditas, maka hak dan kebutuhan ODHA akan menjadi terancam. Kejadian stock-out ini bukan yang pertama kali terjadi. Ini bukti ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi warganya," kata Aditia dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3).

Baca juga: Hilangkan Stigma Penderita HIV/AIDS

Aditia juga mengeluhkan, dalam dua tahun terakhir stok ARV seringkali kosong tanpa ada solusi kongkrit dari Kementerian Kesehatan. "Dana APBN yang sudah dialokasikan guna pembelian obat ARV ini tidak bisa dieksekusi dikarenakan sistem dan mekanisme pengadaan obat ini tidak efisien," lanjutnya.

Hal senada dikeluhkan oleh Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia Baby Rivona. Dirinya menyatakan, kelangkaan ARV menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Pasalnya, sebagai ODHA, keberlangsungan hidupnya sangat bergantung dari obat tersebut.

“ARV adalah nyawa bagi saya. Dengan krisis stok saat ini, nyawa saya terancam. Kondisi ini tidak seperti yang selalu dijanjikan pemerintah terkait stok, jujur situasi ini membuat saya takut! Ketakutan saya adalah siapa yang akan menjamin kehidupan anak saya jika saya mati. ARV buat saya adalah harga mati," kata Baby. (OL-14)

Situasi kosongnya stok obat ARV kali ini bahkan terjadi juga di beberapa rumah sakit di Jakarta.

Jaringan Indonesia Positif, sebuah jaringan nasional dari ODHA yang mewadahi ODHA di seluruh Indonesia sangat mengecam situasi ini. Situasi ini membahayakan kesehatan orang yang hidup dengan HIV, merusak upaya untuk menghentikan epidemi dan mendiskreditkan upaya mengoptimalkan proses pengadaan obat-obatan esensial khususnya ARV.

Dalam hal ini, JIP mendesak semua pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Lembaga PBB (UNAIDS, WHO, UNDP, UNICEF, UNFPA), perusahaan farmasi, dan organisasi masyarakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika diperlukan, mengupayakan opsi pasokan mendesak obat-obatan sebagai bantuan kemanusiaan juga harus digunakan. (OL-14)

BERITA TERKAIT