07 March 2020, 09:08 WIB

Koordinasi Keamanan Laut Perlu Satu Tahun


Koordinasi Keamanan Laut Perlu Satu Tahun | Politik dan Hukum

LANGKAH penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga yang mengoordinasikan keamanan di laut terus berjalan. Hal itu seiring dengan proses harmonisasi aturan perundang-undangan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan dengan tujuh lembaga/kementerian yang menangani keamanan laut saat ini, koordinasi diperlukan agar tidak tumpang- tindih.

"Selama ini masih banyak, tujuh lembaga/kementerian yang masih menangani keamanan di laut. Okelah tujuh, tetapi koordinasinya harus dengan Bakamla," ujar Mahfud seusai berkunjung ke Kantor Bakamla di Menteng, Jakarta, kemarin.

Dalam payung hukum, Mahfud kembali menyebutkan setelah dilakukan inventarisasi, terdapat 21 undang-undang terkait dengan laut. Seluruhnya akan disederhanakan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut. "Semua akan di-omnibus law (disatukan)," ujarnya.

Penyusunan aturan perundang-undangan tersebut, diakuinya, memakan waktu setidaknya satu tahun. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Polhukam tengah berkoordinasi dengan lembaga lain agar koordinasi keamanan laut di bawah Bakamla dapat segera dilakukan.

Ia memprakirakan proses tersebut membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan dengan melibatkan kementerian dan lembaga yang punya tanggung jawab terhadap urusan keamanan laut selain Bakamla.

"Karena undang-undang prosedurnya lebih lama, kita akan mencari cara lain lebih dulu sambil membahas undang-undang omnibus tentang keamanan laut," cetusnya.

Mahfud MD mengatakan laut Indonesia sangat rumit dan rawan. Rumit dari segi aturan perundang-undangan dan rawan dimasuki kapal-kapal asing. Oleh karena itu, keamanan di laut harus disederhanakan. Hal itu ia sampaikan seusai mengunjungi Kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Menteng, Jakarta, kemarin.

Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki teknologi yang bisa memantau pergerakan kapal-kapal di perairan Indonesia. Komando pengendaliannya, ujar Mahfud, ada di Kantor Bakamla.

"Misalnya di Natuna, Kepulauan Riau, kapal sedang bergerak ke mana dan di mana kita bisa lihat. Kesimpulannya, lautan kita sangat luas, kaya, rumit, dan rawan," ujarnya.

Masuknya kapal-kapal asing dari negara lain, tutur Mahfud, perlu diantisipasi. Oleh karena itu, harus ada kesatuan pemandu pengamanan laut agar lebih sederhana, seperti juga yang diamanatkan Presiden Joko Widodo.

 

Hemat biaya

Kepala Bakamla, Laksdya Aan Kurnia, mengatakan sudah bergerak untuk menyelesaikan harmonisasi perundang-undangan dan mendatangi kementerian/lembaga lain.

"Saya juga sudah door to door menyampaikan apa yang disampaikan Presiden. Intinya untuk merah putih, kemudahan teman-teman bergiat di laut," ucapnya.

Menurut Aan, banyaknya aturan mengenai keamanan laut yang perlu disederhanakan. Di samping itu, dari segi ekonomi, diharapkan menjadi lebih hemat. "Dari segi cost (biaya)-nya murah," ujarnya.

Sebelumnya, pada Jumat (21/2), Menko Polhukam bersama Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama 13 institusi dalam pengawasan, pengamanan, dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara. Kesepakatan tersebut merupakan landasan awal sinergi bagi ke-13 institusi. (P-2)

BERITA TERKAIT