07 March 2020, 07:00 WIB

Astaga, Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Naik 792%


Atalya Puspa | Humaniora

PEREMPUAN Indonesia masih dalam bayang-bayang kekerasan. Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2019.

Komnas Perempuan menyebut, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%.

"Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat," kata Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin dalam keterangan resmi, Jumat (6/3).

Komnas Perempuan merinci sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2019. Sebanyak 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalayanan yang tersebar di sepertiga provinsi di Indonesia, dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).

Dari 1.419 pengaduan UPR, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus.

"Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir," ungkap Mariana.

Baca juga: Dana BOS Ratusan Sekolah Balik lagi ke Pusat

Adapun, beragam spektrum dan bentuk kekerasan yang beragam terekam dalam Catahu 2020 dan temuan khusus yang didapatkan di antaranya:

Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.417.

"Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus)," jelasnya.

Sementara, dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus cyber crime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%.

"Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban," ucap Mariana.

Selain itu, kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan tahun lalu naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.

Komnas Perempuan menegaskan, penemuan khusus tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari negara. Utamanya, negara harus menghadirkan kebijakan yang menyangkut kekerasan seksual, baik dalam hal pencegahan, perlindungan, maupun penanganan, termasuk di ranah internet, untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan.

Oleh karena itu, Mariana mengungkapan, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada negara untuk melibatkan berbagai stakeholder untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memasukkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) ke dalam kurikulum yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sesuai tujuan 3, 4 dan 5 SDG’s.

Adapun, dalam upaya menjamin perlindungan perempuan pembela HAM, Komnas Perempuan juga mendesak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan HAM menjamin perlindungan perempuan pembela HAM melalui Mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM.

"Komnas HAM membentuk dan mengefektifkan desk perempuan pembela HAM, Mendorong Komisi III DPR RI merevisi UU HAM dengan memasukkan mekanisme perlindungan perempuan pembela HAM," bebernya.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan menyusun dan mengefektifkan pendidikan adil gender sebagai bagian dari pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dalam keluarga.

"Serta membangun kerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas lembagalayanan di daerah secara khusus untuk pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta memastikan alokasi anggaran di daerah terluar, terdalam dan tertinggal seperti Indonesia Timur dan daerah-daerah kepulauan," ungkapnya.

Komnas Perempuan juga mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar pro aktif mensosialisasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Lebih jauh, dalam rangka memberikan perlindungan perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai harus menyusun sistem perlindungan terhadap perempuan korban KBGO.

Pemerintah bersama DPR RI juga dianggapnya musti merevisi UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

"Kepolisian RI menangani kasus kekerasan KBGO dengan menggunakan perspektif korban kekerasan KBGO, (d) Kementerian Sosial meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan lembagalayanan perempuan korban KBGO dalam menangani kasus perempuan korban KBGO," ungkapnya.

"Terakhir, mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk memastikan sensitivitas kebutuhan khusus kelompok rentan dan minoritas termasuk penyandang disabilitas dalam penyusunan informasi dan mekanisme layanan," tandas Mariana. (OL-1)

BERITA TERKAIT