06 March 2020, 16:19 WIB

Pemblokiran Paspor WNI Eks ISIS Diproses


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tengah memproses pemblokiran paspor milik warga negara Indonesia (WNI) yang dterbukti terlibat sebagai Foreign Terorist Fighter (FTF) di Islamic State (IS).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa hal itu sudah menjadi keputusan dalam rapat kabinet di Istana Presiden, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"FTF paspornya ditutup karena dalam proses tidak boleh pulang," ujar Mahfud seusai mengunjungi Kementerian Hukum dan HAM, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, pada Jumat (6/3).

Meski pemerintah sedang melakukan proses pemblokiran, Mahfud enggan merinci jumlah dan nama-nama WNI yang terlibat dalam FTF. Menurutnya data tersebut tidak untuk disebarluaskan.

Di samping menanyakan progress soal pemblokiran paspor, Menkopolhukam juga meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mendata narapidana terorisme yang tengah menjalani proses deradikalisasi di lembaga permasyarakatan (Lapas). Adapun salah satu Lapas yang dijadikan tempat deradikalisasi ialah Nusa Kambangan di Provinsi Jawa Tengah.

"Di Nusa Kambangan sudah ada 48 mantan teroris yang sekarang sudah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menunjukkan kesetiaan pada NKRI," tutur Mahfud.

Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi pada kesempatan itu menambahkan di seluruh Indonesia terdapat 117 narapidana terorisme yang sedang menjalani program deradikalisasi.

Program tersebut, bertujuan untuk menyadarkan pelaku tindak pidana terorisme untuk kembali pada ideologi NKRI. Ia menjelaskan narapidana yang sudah menjalani deradikalisasi tidak langsung kembali ke masyarakat. Mereka masih harus menjalani sisa masa hukuman atas tindakan pidana yang dilakukan.

"Tidak langsung kembali ke masyarakat ada prosedur hukum lain hukumannya sudah habis belum. Kalau sudah habis mau dikemanakan," tukasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT