06 March 2020, 10:10 WIB

Jiwasraya Jadi Incaran Pembobolan sejak Lama


Cah/Dhk/P-1 | Politik dan Hukum

KEJAKSAAN AGUNG meyakini PT Asuransi Jiwasraya diincar sejak lama. Para tersangka berencana mengeruk uang dari perusahaan pelat merah itu.

"Setelah kami sinkronisasi temuan kami dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), di situ kami tahu bahwa memang Jiwasraya ini sudah lama direncanakan untuk dibobol," ujar Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Febrie Adriansyah.

Menurut dia, transaksi saham Jiwasraya didesain merugi sehingga kondisi keuangan perusahaan memburuk dan berujung gagal bayar.

Febrie mengatakan BPK akan mengumumkan audit kerugian negara akibat kasus gagal bayar perusahaan pelat merah itu. Kerugian diprediksi tak jauh dari perhitungan tim penyidik, yakni sekitar Rp17 triliun.

"Sekitar itu lah, tapi ada komanya, angka komanya tunggu teman-teman BPK," kata Febrie.

Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero). Mereka ialah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim.

Selain itu, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo, dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.

Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b serta Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung juga menimbang keberatan tersangka kasus Jiwasraya, Heru Hidayat. Komisaris PT Trada Alam Minera itu tak ingin tambang emas miliknya disita karena dianggap tak terkait dengan kasus Jiwasraya.

"Semua barang bukti sebelum masuk ke persidangan akan dipastikan lagi sehingga jaksa berkeyakinan kalau ini terkait," ucap Febrie.

Heru tak perlu khawatir. Sebab, imbuh Febrie, penyitaan aset didasari KUHAP dan dikaitkan ke dugaan tindak pidana sehingga tak melanggar prosedur apa pun. Penyidik hanya menyita harta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. "Setelah itu tentu akan dilihat statusnya, status kepemilikan ada pihak lain atau dari pihak dia berapa persen sahamnya, kan itu dipastikan.'' (Cah/Dhk/P-1)

BERITA TERKAIT