06 March 2020, 09:39 WIB

PKS dan PKB Berseberangan soal Putusan ERP


Ins/J-2 | Megapolitan

ANGGOTA DPRD DKI bersilang pendapat terkait dengan upaya hukum yang sepatutnya ditempuh Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menanggapi putusan PTUN Jakarta yang membatalkan proses lelang ulang elektronik road pricing (ERP) Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendukung agar mengajukan banding jika Pemprov DKI mempunyai argumen kuat. "Saya mendukung untuk banding atas putusan Majelis Hakim PTUN. Pemda harus mengizinkan pesertanya bersaing secara sehat," tandas politikus PKS itu di Jakarta, kemarin.

Aziz mendukung penerapan jalan berbayar. Selain sebagai solusi kebijakan temporer ganjil genap, penerapan ERP bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) DKI. Karena itu, lelang harus memenuhi persyaratan dan aturan serta transparan agar jangan ada kecurangan.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas berseberangan dengan sikap Aziz. Ia malah meminta Gubernur Anies Baswedan menerima putusan PTUN dengan melanjutkan proses lelang ERP.

Ia mengingatkan Pemprov DKI Jakarta tidak terlalu percaya diri akan menang apabila mengajukan banding. "Nunggu banding akan memakan waktu berapa lama? Jangan kita pede akan menang, tahunya kalah. Toh kalau kalah, ya tetap bisa jalan," tutur Ilyas.

Anies sendiri tidak banyak bicara. Ia akan mempertimbangkan putusan PTUN tersebut. "Kami masih mengkaji (putusan PTUN)," cetusnya singkat.

Majelis PTUN dalam putusan mereka membatalkan putusan Pemprov DKI yang menghentikan proses lelang ERP 2019. Dengan kata lain, PTUN mengabulkan seluruh gugatan pihak PT Smart ERP agar tetap melanjutkan proses lelang.

Ketua Majelis Hakim PTUN M Arif Pratomo dalam pembacaan putusan, Selasa (3/3), menyatakan eksepsi Pemprov DKI menghentikan lelang ERP tidak dapat diterima lantaran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum. (Ins/J-2)

BERITA TERKAIT