06 March 2020, 06:00 WIB

Bersama Melawan Corona, bukan Menstigma


Wahyu Susilo Direktur Eksekutif Migrant CARE | Opini

SELEPAS Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa ada 2 warga negara Indonesia terduga positif korona, muncul kehebohan luar biasa di masyarakat. Kepanikan massal muncul dengan aksi borong masker, pencuci steril, bahkan bahan makanan.

Kehebohan juga makin sengit ditingkah ulah media massa yang tanpa mengindahkan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik dan protokol perlindungan data pribadi, mengumbar secara memerinci identitas dan lokasi terduga. Beberapa kepala daerah bahkan juga mengamplifikasi pengumbaran data pribadi ini.

Berbeda dengan situasi sebulan yang lalu, yang mana masih terjadi penyangkalan atas dugaan keterpaparan covid-19 (nama resmi dari virus korona) di wilayahnya dengan argumentasi yang kadang menggelikan. Lebih menyedihkan lagi, ada penolakan terhadap upaya mengarantina ratusan WNI yang baru saja dievakuasi dari Wuhan, episentrum penyebaran virus ini.

Sejak awal 2020, Migrant CARE sebenarnya sudah memperingatkan kemungkinan ancaman penyebaran virus itu dan juga kemungkinan stigma yang menyertainya. Dengan mengingat bahwa episentrum ini ada di Wuhan, daratan Tiongkok, sebenarnya warga negara Indonesia yang paling rentan terpapar virus ini ialah para pekerja migran yang ada di sekitar wilayah itu.

Mereka merupakan yang bekerja di daratan Tiongkok, kawasan Hong Kong dan Makau, Taiwan, Korea, dan Jepang. Tentu saja selain para pekerja migran, juga ada para mahasiswa, pelancong, dan diplomat di kawasan tersebut.

Dalam perkembangannya, virus itu telah menjadi ancaman global. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan virus korona sebagai ancaman global pada akhir Januari 2020. Dari episentrumnya di Tiongkok, telah meruyak ke kawasan Asia Barat, Timur Tengah, hingga ke Eropa.

Tepat sekali apa yang dikatakan pimpinan WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, bahwa yang lebih berbahaya dari virus korona ialah stigma yang dilabelkan, ketakutan yang berlebihan, serta hoaks yang keji.

Semangat solidaritas

Migrant CARE sudah melakukan kajian tentang stigma yang selalu diarahkan pada pekerja migran Indonesia tatkala merebak virus global. Dalam kasus SARS dan MERS, pekerja migran Indonesia harus menghadapi berbagai kebijakan pemerintah daerah dan negara tujuan yang membatasi ruang gerak mereka ketika kebijakan itu diproduksi berdasar stigma.

Meski pekerja migran Indonesia merupakan kelompok yang paling rentan dalam wabah virus korona, mereka bagian dari masyarakat Indonesia yang terdepan bekerja secara aktif dan bersama-sama menghadapi virus korona dengan semangat solidaritas. Tepat seperti yang dikatakan pimpinan WHO, dr Tedros Adhanom Gebhereyesus, aset terbesar untuk menghadapi wabah virus korona ialah solidaritas dan mengedepankan fakta.

Ketika hoaks atau kabar bohong menyeruak ke publik tentang virus korona dan pejabat publik memproduksi kebijakan yang salah arah untuk antisipasi korona, para pekerja migran Indonesia, baik sendiri maupun bersama organisasi, menjadi saluran informasi yang menyaring berita bohong.

Mereka juga berani mempertanyakan sikap pasif perwakilan Indonesia di luar negeri yang seharusnya proaktif dan bahkan mampu meyakinkan beberapa BUMN, menteri, dan kepala daerah basis pekerja migran mengirimkan puluhan ribu masker ke Hong Kong dan Singapura, dua wilayah yang sempat mengalami panic buying dan kelangkaan masker pada masa awal-awal virus korona terdeteksi di kawasan ini. Dari kiriman inilah mereka mendistribusikan ke ribuan pekerja migran Indonesia bahkan juga ke warga lokal.

Secara rutin, organisasi pekerja migran di Hong Kong dan Singapura menyelenggarakan pertemuan di hari libur menyosialisasikan cara pencegahan virus korona sekaligus meng-counter hoaks yang berkembang di seputarnya. Pertemuan ini juga menjadi wadah penampung keluh kesah yang dialami pekerja migran Indonesia yang harus menanggung beban kerja lebih berat terkait penyebaran virus korona.

Beberapa organisasi pekerja migran Indonesia di luar negeri menyatakan bahwa dampak langsung yang dialami pekerja migran Indonesia terkait virus korona ialah mobilitas terhambat, dihalangi untuk mendapatkan hak libur, dipaksa bekerja di hari libur, dan beban kerja bertambah dengan risiko bekerja dengan bahan kimia berbahaya. Situasi ini bisa menghadapkan pekerja migran dan majikan berkonflik dan rentan di PHK.

Harus diakui, dalam upaya penanganan dampak virus korona, pemerintah Indonesia lebih banyak terpaku pada upaya pemulihan ekonomi yang berbasis pada penerimaan negara dari investasi asing dan pariwisata. Namun, abai pada jutaan pekerja migran Indonesia yang paling rentan terdampak virus korona karena mereka berada di kawasan terdekat episentrum wabah tersebut.

BERITA TERKAIT