06 March 2020, 08:00 WIB

Dana BOS semakin Cepat, Berdaya, dan Transparan


Dero Iqbal Mahendra | Humaniora

LEBIH cepat, lebih baik, dan lebih transparan menjadi salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dalam hal ini berkaitan dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Berdasarkan valuasi yang ada, Kemendikbud dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah sejumlah ketentuan dalam pemberian dana BOS agar lebih efisien dan tepat sasaran dalam penyalurannya.

Sejumlah hal yang menjadi catatan terkait penyalur¬an dana secara langsung ke sekolah, mekanisme termin penyaluran dana, perluas¬an penggunaan dana, serta transparansi dari penggunaan dana BOS. Kebijakan itu diambil untuk menyikapi problem dalam penyaluran dana BOS selama ini, seperti keterlambatan maasuknya dana ke sekolah, hingga terbatasnya kemampuan sekolah dalam menyejahterakan guru hono¬rer, maupun membiayai tenaga kependidikan.

Seperti diungkapkan Kepala SMAN 1 Kuta Selatan, Bali, Luh Made Sri Yuniati. Ia mengaku gembira karena pihaknya saat ini telah mendapatkan pencairan dana BOS yang langsung dapat dimanfaatkan.

“Untuk dana BOS 2020 pertengahan Februari sudah cair dan masuk rekening sekolah, ditransfer langsung dari pusat. Dengan kebijakan ini, dana lebih cepat masuk ke rekening, sehingga sekolah dapat langsung mengelola anggaran terutama untuk pembayaran guru honorer yang lebih tepat waktu,” terang Sri.

Selain itu, Sri juga meng¬apresiasi langkah pemerintah dalam hal pencairan dana yang dibagi hanya tiga termin. Sebab, pada termin pertama dana BOS yang masuk lebih banyak, yakni 40% dari sebelumnya hanya 20%. 

Hal itu diakuinya langsung berpengaruh kepada keleluasaan pihak sekolah dalam memanfaatkan dana untuk melaksanakan program-program kegiatan secara merata dan tidak menumpuk di akhir tahun.

“Selama ini (kebijakan sebelumnya) kita seperti kejar tayang saat pelaksanaan program yang di triwulan empat,” jelasnya.
Lebih lanjut dalam kaitan pemanfaatannya, Sri menjelaskan bahwa selama ini dana BOS sangat membantu kegiatan operasional sekolah. Terutama dalam upaya peningkatan mutu dan karakter siswa.

Dalam memanfaatkan dana BOS, pihaknya pun selalu merujuk kepada petunjuk teknis dari pemerintah pusat, khususnya dalam rangka pengembangan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Misalnya saja untuk kegiatan penilaian (PAS, PAT, US, UNBK, pemantapan UN/try out/simulasi), tes peminatan, PPDB, workshop peningkatan kompetensi guru, pembayaran guru honorer, pengadaan buku, listrik, internet, dan lainnya. 

 Adapun alokasi terbesar di standar pembiayaan hampir mencapai 35% untuk pembayaran listrik, telepon, internet, alat kebersihan, dan honor guru. Sedangkan untuk standar proses mencapai 35% untuk pengembangan ekstra¬kurikuler, minat dan bakat siswa, dan PBM.

Begitu juga untuk standar SKL mencapai 15% untuk kegiatan-kegiatan ujian dan sisanya tersebar di standar isi, sarana prasarana, tenaga pendidikan, dan pengelolaan. Sri berharap ke depannya cakupan peruntukkan penggunaan dana BOS dapat terus diperluas komponennya seperti untuk bidang kokuriku¬ler maupun ekstrakurikuler, dalam hal ini lomba-lomba siswa.

Menurutnya, kegiatan lomba penting untuk mengasah kemampuan dan daya saing siswa, baik akademik maupun nonakademik.
“Siswa perlu diberikan pengalaman dalam ajang kompetisi dari tingkat daerah, nasional hingga internasional. Tentunya semua itu membutuhkan biaya transportasi,” terang Sri.

Perluasan manfaat itu, lanjut dia, tidak akanmenjadi persoalan selama dilakukan pertanggung jawaban yang jelas. Dengan saat ini semua transaksi sudah dalam bentuk nontunai, pengadaan barang dan jasa melalui siplah, tentu pemantauan dapat dilakukan dengan sistem. 

Terkait dengan pengetatan laporan guna mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi, sebagai pihak pengguna dana, Sri mendukung langkah tersebut. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan informasi dalam perumusan program dan penggunaan dana BOS sangat diperlukan.

Sri menjelaskan, selama ini pihaknya dalam membuat Rencana Kegiatan dan Anggar¬an Sekolah (RKAS) didasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan RKAS tahun sebelumnya dengan melibatkan seluruh elemen sekolah. Misalnya semua pembina ekstrakulikuler, wali kelas, pembina OSIS dengan dikoordinasikan oleh wakil kepala sekolah untuk pengajuan kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan  disesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada.

Setelah itu, sekolah menyampaikan program RKAS tersebut dalam rapat dewan guru, pegawai serta seluruh stakeholder sekolah, termasuk pengurus komite sekolah dan membentuk panitia BOS dan disahkan oleh dinas pendidikan. Informasi itu juga disampaikan kepada seluruh siswa, termasuk sumber dana dan peruntukkannya.

“Informasi terbuka bagi seluruh stakeholder sekolah. Semua guru atau panitia kegiatan mengetahui secara persis, dari mana sumber dana yang digunakan,” terang Sri.

Ia pun menilai keinginan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang meminta kepada sekolah untuk memasang informasi dana BOS di ma¬ding atau papan pengumuman yang dapat dilihat semua pihak sebagai bentuk dari transparansi.

Sri mengaku saat ini pihaknya belum mendapatkan tempat untuk memajang mading tersebut karena harus berada di tempat umum. Meski begitu, saat ini pihaknya telah menempel rekap dari dana BOS per standar di din¬ding kantornya. Namun, Sri mengaku ruangannya terbuka untuk siapa pun sehingga setiap orang bisa melihat, termasuk berkas RKAS menjadi akses umum.

Monitoring inspektorat Provinsi Bali dengan Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan Bendahara BOS.

Mempercepat penyaluran dan tepat sasaran

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan penyaluran dana BOS melalui transfer dana dari Kemenkeu langsung ke reke¬ning sekolah dilakukan untuk mempercepat penyaluran dan tepat sasaran.

Bila sebelumnya penyalur¬an dana harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, dalam kebijakan baru dana tersebut langsung ditransfer ke rekening sekolah sehingga dapat lebih cepat diterima pihak sekolah. Begitu juga tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahun dari sebelumnya empat kali per tahun.

“Kami membantu mengurangi beban administrasi pemerintah daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke re-kening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien,” ujar Nadiem.

Kemendikbud dalam aturan terbarunya juga memberikan fleksibilitas kepada pihak sekolah dalam menggunakan dana BOS. Misalnya dapat digunakan hingga 50% untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019, tidak ada pembatasan untuk keperluan buku maupun multimedia, serta dapat juga diberikan kepada tenaga kependidikan bila masih tersedia.

Berdasarkan Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2020, peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah juga akan semakin optimal. Nadiem berharap, laporan pemakaian dana BOS mampu menggambarkan keadaan penggunaan dana BOS yang riil dan seutuhnya.

“Karena kami sudah memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah dan kepala sekolah, maka kami juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Dengan begitu, Kemendikbud bisa melakukan audit secara maksimal dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah,” terang Nadiem di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kebijakan baru itu sangat diapresiasi oleh pihak sekolah karena dinilai sangat memudahkan sekaligus dapat langsung dialokasikan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disepakati seluruh pihak. (Dro/S2-25)
 

BERITA TERKAIT