05 March 2020, 21:10 WIB

31 Pasal di RUU Ciptaker Dinilai Langgar Konstitusi


Hilda Julaika | Ekonomi

KONSTITUSI dan Demokrasi (KODE) Inisiatif mencatat ada 31 pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang melanggar konstitusi atau inkonstitusional.

Koordinator Bidang Konstitusi dan ekonomi KODE Inisiatif Rahmah Mutiara menyebutkan inkonstitusionalitas pasal dalaam RUU Cipatker itu terjadi karena tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan substansi pasal tersebut.

“Sebenarnya kan kalau sudah dibatalkan oleh MK secara keseluruhan, terus kemudian dimunculkan lagi, itu kan berarti dia sudah melanggar apa yang sudah diputus MK. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Itu dihidupkan kembali, untuk apa? Karena itu sudah jelas-jelas dia sudah dibatalkan oleh MK,” tandasnya kepada Media Indonesia, Kamis (5/3).

Dari 31 pasal yang tidak memperhatikan putusan MK, Rahmah membaginya menjadi tiga polarisasi. Pertama, putusan MK tidak ditindaklanjuti di dalam RUU Ciptaker. Dengan kata lain, norma-norma yang telah dibatalkan atau ditafsirkan MK tidak diakomodasikan ke dalam RUU Cipta Kerja.

“Kedua, tindak lanjut terhadap putusan MK bersifat parsial atau hanya sebagian yang diakomodasikan di dalam RUU Cipta Kerja,” imbuhnya.

Baca juga : Serikat Pekerja akan Tetap Berunjuk Rasa Soal Omnibus Law

Ketiga, munculnya pasal zombie atau pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK akibat bertentangan dengan UUD 1945. Namun, pasal-pasal tersebut dihidupkan kembali oleh pemerintah di dalam RUU Cipta Kerja.

Menurut Rahmah ini jelas pelanggaran hukum. Karena MK memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu Undang-undang bertentangan atau tidak dengan suatu putusan.

“Iya walaupun putusannya ada di Undang-Undang lain (RUU Ciptaker). Karena kan putusan MK ini bersifat Argaomnes. Jadi apa yang sudah ditafsirkan oleh MK berlaku pada seluruh ketentuan yang ada,” jelasnya.

Ia mencontohkan di ranah UU Penanaman Modal, sebelumnya MK pernah mengeluarkan keputusan apabila pemberian hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) itu diberikan di awal dan diperpanjang di muka ini dilarang. Karena MK telah memutuskan frasa diperpanjang di muka tersebut karena khawatir menimbulkan monopoli.

Namun pihaknya melihat di RUU Ciptaker, pasal dengan frasa tersebut dimunculkan kembali. Tepatnya di bagian Pertanahan, isinya pemberian hak atas tanah dapat pertama kali dan diperpanjang dan diberikan sekaligus.

Baca juga : Omnibus Law Sejalan dengan Prinsip Desentralisasi

“Ini kan berarti mereka memunculkan kembali apa yang sudah dibatalkan oleh MK. Walaupun bukan dalam UU yang sama perubahannya. Karena MK bilang bahwa apabila diperpanjang sekaligus ini jelas menciderai prinsip-prinsip ekonomi yang ada di pasal 33 ayat 3 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Karena ha katas tanah ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” urainya.

Untuk itu, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengkaji secara komprehensif implikasi dari semua aturan yang dinormakan di dalam RUU Ciptaker.

Hal ini disebabkan dampak pengaturan RUU ini bersifat luas dan sistemik.

Di sisi lain, Rahmah juga mengungkapkan, dari 79 UU yang akan terpengaruh oleh beleid omnibus law itu, sebanyak 29 UU sudah pernah diujimaterikan ke MK. Ada pula 54 putusan MK yang bertautan dengan undang-undang diubah oleh RUU sapu jagat ini. (OL-7)

BERITA TERKAIT