05 March 2020, 20:42 WIB

Khawatir Korona, Papua Ditutup bagi WNA dan Terbatas bagi WNI


Marcelinus Kelen | Nusantara

PEMERINTAH Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), serta unsur Forkopimda menyepakati pelarangan warga negara asing (WNA) untuk masuk ke Papua hingga beberap waktu ke depan.  

Selain WNA, warga negara Indonesia (WNI) yang ingin masuk Papua juga akan dibatasi dengan melihat tujuan serta melalui sejumlah pengecekan.

Kesepakatan ini bakal mulai diberlakukan Senin (9/3) dengan secara resmi dikeluarkan Instruksi Gubernur.

Baca juga: Jokowi: 94% Penderita Korona Sembuh

Demikian yang menjadi salah satu kesimpulan dari pertemuan rapat kordinasi siaga darurat Covid-19 di PApua, yang berlangsung di Sasana Karya kantor Gubernur Papua, Kamis (5/3), yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Klemen Tinal dengan moderator Sekda Papua Herry Dosinaen.

"Jadi kita jelas akan tegas bahwa tak ada lagi orang asing masuk Papua. Yang keluar misalnya pekerja Freeport yang libur, jangan kembali dulu. Yang mau datang, sabar dulu. Setelah semua pasti ok baru silakan kembali," ujar Wagub Papua Klemen Tinal.

Baca juga: Suhu Tubuh Pengunjung Candi Ini Dipindai

Dia menambahkan, sementara untuk WNI akan lebih selektif. "Kalau dia KTP Papua, kami imbau jangan terlalu banyak keluar daerah kecuali penting. Untuk bukan KTP Papua, silakan datang ke sini kalau ada urusan penting sekali. Misalnya PON. Kalau hanya datang cari kerja untuk sementara ditutup. Ini demi kebaikan semua orang. Pelarangan mulai berlaku Senin dengan diterbitkan Instruksi Gubernur," tegasnya.

Baca juga: Surabaya Juga Tolak Viking Sun Berlabuh

Klemen berujar, semua komponen dan stakeholder sudah berkomitmen untuk memastikan di Papua aman dan bersama mencegah virus korona.

"Mulai kita juga preventif taruh alat deteksi di hotel, mal, dan tempat ramai lainnya. Hotel, mal, atau pelaku usaha lain yang tak pasang alat deteksi akan kita tutup. Itu alat harganya relatif sangat murah jangan sampai tak mengindahkan," imbaunya.

Klemen juga meminta masyarakat tidak panik dan tak memaki Masker Sembarangan. "Yang jualan masker juga akan dicek. Setop main harga, kami akan kordinasi buat cek. Masker hanya buat orang yang ada gejala sakit. Rumah sakit rujukan juga sudah ada di RS Dok II Jayapura. Kalau pemerintah sudah pastikan aman, baru mulai normal kembali.

Klemen menambahkan, pihaknya akan menggelar pertemuan kembali guna pembentukan satgas. Satgas ini nantinya, akan lebih bersifat intervensi.

"Yang normatif tetap jalan seperti biasa tapi tim satgas untuk intervensi yang dalam norma. Misalnya belum pasang alat deteksi dan lainnya. Semua orang harus tunduk, terutama pengusaha dan organisasi, ini masalah emergency," tegas dia.

Ketua DPR Papua John Banua Rouw menjelaskan, kebijakan itu tidak terlepas dari sejumlah kebiasaan di Papua. Apalagi, pola hidup kekeluargaan sangat erat. Saat bertemu akan pelukan atau bergandengan tangan.

"Belum lagi Kebiasaan saat duka. Andai virus masuk Papua. Bisa sekampung orang selesai. Bahkan orang Papua bisa punah. Kami tegas, namanya WNA tak boleh masuk. Lalu WNI yang tak punya kepentingan juga dibatasi. Ini pemikiran kami karena budaya kita. Contoh Jakarta pasang alat bagus juga buktinya orang masuk dan ada virus di depok. Artinya alat itu tak jamin. Apa yang bisa jamin mereka yang datang tak bawa virus," paparnya.

Wakil Ketua MRP Jimmi Mabel menegaskan, sikap MRP sebagai lembaga kultur orang asli Papua sejak awal tegas untuk tidak boleh lagi ada WNA masuk di Papua.

"Apapun alasannya. Termasuk WNI untuk beberapa bulan ini. Karena semua negara juga melarang.  Mewakili kultur tidak usah masuk lagi untuk beberapa bulan ke depan WNA masih di surga kecil yang sementara kita nikmati ini," ujar Jimmy. (X-15)

BERITA TERKAIT