05 March 2020, 20:19 WIB

Konflik Agraria Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman


Surya Perkasa | Humaniora

MASALAH agraria menjadi sektor yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman RI. Tata kelola dan pelayanan publik sektor pertanahan ini dianggap masalah yang sulit diselesaikan.

"Pertanahan masih jadi problem yang sistemik," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya di Kompleks Media Group, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (5/3).

Dadan mengatakan penyelesaian konflik agraria menjadi salah satu hal yang umum dilaporkan ke Ombudsman. Putusan peradilan terkait konflik agraria menjadi tonggak dasar pelaporan.

Dia mencontohkan kasus konflik yang terjadi antara dua pihak hingga ke pengadilan tertinggi. Saat eksekusi setelah putusan inkrah, terungkap ada pihak ketiga yang tidak tahu sengketa ini ternyata memiliki hak atas tanah yang diputus pengadilan.

"Pengadilan hanya memutuskan berdasarkan apa yang terungkap di dalam sidang," kata Dadan.

Baca juga : Malaadministrasi Mendominasi Aduan Ombudsman di 2019

Pembentukan pengadilan agraria menjadi salah satu solusi yang bisa diterapkan. Dengan begitu, masalah penyelesaian sengketa tanah bisa lebih fokus dan tertata.

Persoalan malaadministrasi agraria juga banyak ditemukan selama 2019. Mulai dari hilangnya warkat tanah di kantor agraria hingga pelayanan yang tak maksimal dalam pengurusan surat tanah.

Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty menyebut agraria jadi sektor yang paling banyak dilaporkan di 2019. Berdasarkan catatan Ombudsman RI, ada 865 aduan dari total 7.903 laporan yang masuk adalah persoalahan agraria.

"Memang dua tiga tahun ini sektor pertanahan yang paling tinggi dilaporkan ke Ombudsman," kata Lely. (Medcom/OL-7)

BERITA TERKAIT