05 March 2020, 23:30 WIB

NasDem Donggala KawalDana Desa Dikelola Lebih Baik


MI | Nusantara

LIMA tahun Dana Desa dialirkan telah mampu mengubah wajah banyak desa di Indonesia. Berkah inilah, yang menurut Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Mohammad Taufik, harus dijaga dan dikelola dengan baik.

“Salah satunya dengan memperhatikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Poin pentingnya ialah harus ada batas waktu penyusunan APBDes,” ujarnya, Kamis (5/3).

Ketidaktaatan dalam waktu penyusunan APBDes, menurut dia, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Donggala pada 2016-2018. Banyak desa dilaporkan terlambat menyusun APBDes.
Temuan itu berdampak merugikan bagi sejumlah desa. Mereka tidak menerima kucuran Dana Desa pada tahun berikutinya.

“Temuan BPK itu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain karena beberapa desa penerima Dana Desa belum menyelesaikan laporan pengelolaan dana desa. Selain itu, juga karena desa juga lambat  menyusun APBDes,” tuturnya seperti dikutip dari laman partainasdem.id.

Atas kondisi itu, Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK DPRD Donggala akan memanggil dinas yang terkait untuk memberi penjelasan dan konfirmasi. “Bersama-sama, kami akan duduk membahas hal itu,” tambahnya.

Tahun ini, pemerintah menggulirkan Dana Desa untuk Donggala sebesar Rp143,7 miliar. Angka itu naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp142,5 miliar. Untuk Sulawesi Tengah, Dana Desa digulirkan total Rp1,6 triliun bagi 1.842 desa.

Di Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi meminta masyarakat ikut membantu mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan dana desa.
“Supaya tidak terjadi terjadinya penyimpangan atau korupsi. Kepala Desa diharapkan dapat memetik pelajaran dari kasus-kasus hukum yang menjerat perangkat desa,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Zulkifli.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyimpangan Dana Desa, baik disengaja maupun tidak, pemprov akan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan 11 kabupaten. (TB/DY/N-2)

BERITA TERKAIT