05 March 2020, 15:13 WIB

Pendatang Asal Iran, Italia dan Korsel Dilarang Masuk


Nur Aivanni | Humaniora

PEMERINTAH mengeluarkan kebijakan baru melarang pendatang atau wisatawan asal Iran, Italia serta Korea Selatan terkait merebaknya virus korona.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan larangan tersebut bagi wisatawan yang berasal dari Kota Qom, Teheran dan Provinsi Gilan di Iran, wilayah Lombardy, Veneto, Emilia-Romagna, Marche dan Piedmont di Italia serta Kota Daegu dan Provinsi Gyeongsang di Korea Selatan.

"Larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang atau travellers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah-wilayah tersebut," kata Retno dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (5/3).

Lebih lanjut, bagi pendatang atau wisatawan dari ketiga negara tersebut dan dari luar wilayah yang disebutkan tadi, kata Retno, diperlukan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara.

Surat keterangan tersebut, ditegaskannya, harus valid dan wajib ditunjukan kepada pihak maskapai pada saat melakukan check in. "Tanpa surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan yang berwenang maka para pendatang atau travellers tersebut akan ditolak masuk atau transit di Indonesia," tambahnya.

Retno juga menambahkan bahwa, sebelum mendarat, pendatang atau wisatawan dari tiga negara tersebut wajib mengisi health alert card yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang di dalamnya memuat antara lain pertanyaan mengenai riwayat perjalanan.

"Apabila dari riwayat perjalanan yang bersangkutan pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah yang telah kami sebut tadi, maka yang bersangkutan akan ditolak masuk atau transit di Indonesia," katanya.

Selain itu, kata Retno, bagi WNI yang melakukan perjalanan dari tiga negara tersebut, terutama dari wilayah-wilayah yang disebutkan tadi, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara ketibaan.

"Kebijakan itu akan mulai berlaku pada hari Minggu 8 Maret pukul 00.00 WIB. Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan," pungkasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT