05 March 2020, 13:40 WIB

DPR AS Berencana Larang Pegawai Pemerintah TikTok-an


Basuki Eka Purnama | Internasional

OTORITAS Amerika Serikat (AS), Rabu (4/3), memperingatkan mengenai risiko keamanan dari aplikasi TikTok yang merupakan milik pemerintah Tiongkok. Karenanyam DPR AS berencana mengeluarkan aturan yang melarang aplikasi itu digunakan pegawai pemerintah.

Dalam rapat dengar pendapat di Senat AS, pejabat dari FBI, Departemen Kehakiman, dan Keamanan Dalam Negeri mengatakan aplikasi berbagi video itu berpeluang dieksplotasi oleh badan intelejen Tiongkok.

Senator Josh Hawley yang memimpin jajak pendapat itu mengatakan dia tengah menyiapkan RUU yang akan melarang TikTok diunduh di semua gawai milik pemerintah AS. Dia menyebut TikTok sebagai risiko besar bagi warga AS.

TikTok yang kini populer di antara remaja disebut sebagai aplikasi paling banyak diunduh pada tahun lalu. Namun, pemerintah AS mengungkapkan kekhawtiran mereka karena keterkaitan aplikasi itu dengan pemerintah Tiongkok.

Baca juga: Mundur dari Persaingan, Bloomberg Beri Dukungan untuk Biden

"TikTok adalah salah satu contoh aplikasi yang implikasinya tidak dimengerti oleh warga biasa," ujar pejabat divisi siber FBI Clyde Wallace.

"Aplikasi itu dikendalikan oleh pihak yang disponspori pemerintah Tiongkok," imbuhnya.

Meski beragam data yang dikoleksi dari TikTok tampaknya tidak sensitif, Wallace menyebut informasi itu bisa dikumpulkan dan digunakan untuk banyak tujuan.

Dalam keterangan tertulisnya, Wallace menyebut TikTok bisa mengumpulkan data pribadi termasuk biometri, daftar kontak, lokasi, dan detail kartu kredit.

Adapun TikTok menegaskan mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemerintah Tiongkok. (AFP/OL-1)

 

BERITA TERKAIT