04 March 2020, 19:25 WIB

Proyek Kereta Cepat di Bandung Barat Belum Distop


Depi Gunawan | Nusantara

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi meminta proyek pembangunan trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dihentikan sementara sejak 2 Maret 2020.

Namun, pengerjaan trase di wilayah Kabupaten Bandung Barat ternyata masih berlangsung. Di salah satu titik pengerjaan, yakni di Kampung Lebaksari, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, kendaraan berat terlihat masih mondar-mandir di lokasi proyek.

Seorang warga, Nopi Apriadi, 35, mengatakan, sudah mendengar jika seluruh pengerjaan proyek di jalur kereta cepat dihentikan PUPR. Tetapi nyatanya, permintaan itu tak digubris.

"Kalau melihat di berita, kan harusnya proyek distop sementara. Tapi sejak kemarin hingga tadi pagi masih ada yang bekerja, Kalau diberhentikan, harusnya semua aktivitas distop," kata Nopi, Rabu (4/3).

Nopi juga masih melihat truk molen mengangkut adukan semen melintas karena kebetulan rumahnya tak jauh dari lokasi proyek.

"Kalau ada truk (molen), berarti ada pengecoran. Tadi siang, saya juga masih lihat mesin beko yang masih dijalankan. Kalau mesin ngebor tanah sudah enggak ada," tuturnya.

Nopi mengaku, dia dan warga lainnya tak mempermasalahkan penghentian sementara proyek kereta cepat karena bukan urusannya.

Baginya, yang jadi masalah adalah sampai saat ini warga Kampung Lebaksari belum pernah menerima ganti rugi atas kejadian banjir bandang underpaas Padalarang yang terjadi akhir tahun lalu sebagai imbas proyek kereta cepat.

"Sudah dua bulan kejadian, kami warga terdampak belum mendapatkan ganti rugi. Padahal bupati sudah menyatakan kalau bencana di sini diakibatkan proyek kereta cepat," ucapnya.

Baca juga: https: bupati-bandung-barat-ogah-keluarkan-izin-pembangunan-kereta-cepat

Baca juga: http://-proyek-ka-cepat-jakarta-bandung-disetop-kemenhub-akan-kaji

 

Dia mengharapkan, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) secepatnya memenuhi janjinya membayar ganti rugi atas bencana tersebut. Apalagi, sebelum proyek berjalan sudah ada perjanjian antara KCIC dengan warga terkait dampak yang akan ditimbulkan.

"Warga sih enggak nuntut proyek dihentikan seterusnya, kami dukung pembangunan, tidak melarang sepanjang tidak merugikan warga. Yang kami minta hanya hak saja, diluar itu kami tak mau ikut campur, mau dihentikan atau enggak, ya terserah saja," jelasnya.

Sementara itu di tempat berbeda, tepatnya di tunnel 10, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah tak terlihat lagi pembangunan atau pekerja di lokasi. Begitu pun di kawasan Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah serta Kebon Rumput, Kecamatan Baros, Kota Cimahi. Sejak beberapa hari lalu, tidak tampak lagi pembangunan trase yang biasanya dikerjakan para pekerja lokal maupun tenaga kerja asing. (OL-13)

 

BERITA TERKAIT