04 March 2020, 14:36 WIB

Kemenko PMK Panggil Kementerian Bahas Penyaluran Dana BOS


Atalya Puspa | Humaniora

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengundang sejumlah kementerian terkait untuk membahas penyaluran dana BOS.

Dalam rapat tersebut, Kemenko PMK menginstruksikan kepada seluruh kementerian terkait untuk melakukan percepatan penyaluran dana BOS.

"Tadi Pak Menko mengundang kita pertama untuk bagaimana kita bersama-sama memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran pendidikan yang sangat besar di APBN kita. Seperti yang telah diketahui kan 20%, namun itu nilainya lebih dari Rp550 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (4/3).

Sri Mulyani mengungkapkan, kini penyaluran dana BOS bukan hanya melalui pusat saja, melainkan dari berbagai kementerian yang menaungi bidang pendidikan, mulai dari Kemendikbud, Kemenristek, dan Kemenag.

"Itu yang dari pusat pusat saja, sedangkan yang ke daerah yang lebih dari Rp330 triliun sendiri dari Rp550 triliun adalah melalui daerah, baik melalui DAU untuk gaji guru, baik melalui DAK fisik biasanya untuk membangun sekolah, memeperbaiki sekolah dan DAK nonfisik," ungkap Sri.

Sri juga mengungkapkan, dana BOS yang langsung disalurkan ke sekolah akan dipantau oleh Kemendikbud dan Kemenag dalam pelaksanaannya.

"Bagaimana untuk monitoringnya, akuntabilitasnya, apakah tidak ada jumlah murid yang dibesar-besarkan, ataukah penggunaan dari dana bos itu. Itu semua akan dilakukan oleh Kemendikbud, dari sisi platform akuntabilitasnya," kata Sri.

"Jadi salurannya itu berbeda-beda, kriterianya lain-lain sehingga kita tidak bisa mentrek apakah anggaran pendidikan itu benar-benar digunakan untuk anggaran pendidikan dan memang untuk benar-benar memperbaiki kualitas pendidikan," tandasnya. (Ata/OL-09)

BERITA TERKAIT