04 March 2020, 11:45 WIB

Hakim Cabut Pembatalan Lelang ERP


Muhammad Fauzi | Megapolitan

MAJELIS Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mencabut surat pembatalan proses lelang sistem jalan berbayar elektronik atau Elektronik Road Pricing (ERP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam putusannya permohonan gugatan konsorsium SMART ERP yang diwakilkan PT Balitowerindo sentra Tbk dikabulkan seluruhnya.

Ketua Majelis Hakim PTUN M Arif Pratomo dalam putusannya menyebut, membatalkan surat pengumuman pembatalan lelang sistem jalan berbayar elektronik yang dikeluarkan tanggal 2 agustus 2019 dan mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut surat pengumuman pembatalan lelang.

Eksepsi yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mendiskualifikasi peserta lelang ERP tidak diterima. Oleh karenanya majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan

"Dibatalkan dan gugatan dikabulkan secara keseluruhan," kata Arif dilansir dari situs resmi PTUN, Rabu (4/3)

Arif juga memerintahkan tergugat untuk tidak melakukan lelang ulang, hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap. Sehingga pengajuan proses lelang jalan berbayar DKI Jakarta dalam status quo.

"Menyatakan bahwa Tergugat dilarang melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut sehubungan dengan Keputusan TUN yang dapat merugikan Penggugat antara lain mengadakan proses pelelangan baru untuk pembangunan sistem jalan berbayar elektronik," pungkasnya.

Sebelumnya PT Smart ERP menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena menghentikan proses lelang Electronic Road Pricing (ERP) tahun 2019. PT Bali Towerindo Sentra meminta Pemprov mencabut pembatalan lelang tersebut.

Gugatan tersebut masuk pada 25 September 2019, dengan nomor 191/G/2019/PTUN.JKT. Tergugat adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta. (OL-13)

 

BERITA TERKAIT