04 March 2020, 09:05 WIB

Kisruh Pilrek, Kemendikbud masih Tangani 11 Kasus


Syarief Oebaidillah | Humaniora

PROSES pemilihan rektor (pilrek) di perguruan tinggi dinilai masih diwarnai unsur kolusi dan nepotisme. Akibatnya, menciptakan organisasi yang tidak sehat di dunia kampus yang mestinya beratmosfer budaya akademik yang mengedepankan inovasi dan riset serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Adanya keprihatinan tersebut diungkapkan Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muchlis Rantoni Luddin saat menjadi pembicara utama pada Rapat Kerja Nasional Universitas Terbuka di kampus UT Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/3). Rakernas bertajuk Optimalisasi Anggaran untuk UT Maju tersebut dihadiri seluruh perwakilan UT dari dalam dan luar negeri.

"Saya sedang menangani 11 kasus pilrek yang menjurus pada nepotisme sehingga organisasinya tidak sehat. Mereka yang kompeten tidak terpiliih," ujar Muchlis. Selain itu, diungkapkan, ada indikasi kandidat rektor melibatkan orang luar dari partai politik untuk merebut suara 35% dari menteri. Ada juga aspek transaksional.

Pada kesempatan itu, Muchlis berharap tidak dijumpai praktik-praktik tersebut di kampus UT. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menegaskan peran perguruan tinggi sebagai lembaga yang memproduksi ilmu mestinya lebih banyak melakukan riset dan inovasi begitu pun hubungannya kolegial.

"Jadi sebaiknya tidak mengundang praktik-praktik politik dalam kampus sehingga akan mengganggu kinerja," pungkasnya. Muchlis meminta agar UT sebagai kampus pelopor pendidikan jarak jauh juga menjalankan sistem Satuan Pengawasan Internal. Saat ditanya kampus mana saja yang sedang kisruh pilreknya, Muchlis enggan mengungkap. Dia menjelaskan pihaknya masih menangani satu per satu.

Pemimpin akademik

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) 2020, Arief Satria, senada dengan Irjen Kemendikbud dan menyatakan pemilihan rektor adalah mencari pemimpin akademik. Karena itu, lanjut Rektor IPB ini, seyogianya standar profesional yang dikedepankan. "Standar profesional mencakup kapasitas kepemimpinan termasuk visi menyikapi perubahan akibat revolusi industri 4.0 dan track record kepemimpinan terkait," ujarnya.

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, M Nasih, menambahkan, PTN merupakan lembaga pendidikan tempat orang-orang terpelajar, berintegritas, dan rasional. "Pimpinan PTN mesti memberi contoh ke masyarakat bagaimana pengelolaan yang baik termasuk pilrek yang merupakan agenda rutin perguruan tinggi," ujar M Nasih.

Hemat dia, tidak boleh ada pihak mana pun memolitisasi setiap pemilihan rektor di PTN. "Pilrek harus didasarkan atas objektivitas, merit system, dan moralitas. Budaya akademik harus ditonjolkan," pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Asep Saefuddin Rektor Universitas Islam Al-Azhar Jakarta menambahkan, sudah saatnya model demokrasi politik yang sarat dengan kubu-kubuan, voting, dan lobi-lobi di pilrek dihilangkan. "Saya melihat pola pemilihan berbasis akademik di kampus saat ini masih jauh dari harapan," ucapnya. (H-1)

BERITA TERKAIT