04 March 2020, 08:50 WIB

Ketua Badan Otorita Harus Berkualitas


Putri Rosmalia | Politik dan Hukum

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan Presiden Joko Widodo berhak memilih sosok ketua badan otorita ibu kota baru.

Namun, Presiden harus memastikan bahwa sosok tersebut akan bisa memaksimalkan peran dan fungsi badan otorita itu.

"Calonnya tentu terserah Presiden saja karena itu penunjukan Presiden. Yang penting ialah bisa men-deliver apa yang jadi tugas dari badan otorita itu," ujar Willy.

Willy mengatakan dalam prosesnya ketua badan otorita akan dipilih lebih dulu oleh Presiden. Setelah itu, untuk teknis pekerjaan masih perlu dibahas lebih lanjut. Salah satunya melalui omnibus law RUU Ibu Kota Negara.

"Bagaimana teknis dan prosedur dia berjalan. Kalau masalah orangnya, saya lihat Presiden silakan mengontestasikan dan memilih itu. Yang penting apa yang diperintahkan oleh Presiden, apa yang menjadi mandat itu kemudian bisa ditindaklanjuti," ujar Willy.

Menurut Willy, hingga saat ini belum ada progres lebih lanjut mengenai pembahasan RUU Ibu Kota Negara di DPR. DPR masih menunggu surat presiden dan drafnya dari pemerintah.

Ia berharap RUU Ibu Kota Negara dapat segera diproses pemerintah karena RUU itu dianggap sebagai rancangan yang tidak sulit untuk diselesaikan.

"Drafnya sebenarnya ini relatif tidak complicated, ya. Dari beberapa omnibus, yang paling gampang ya ibu kota negara ini. Karena apa, dia sudah ada kerjaannya, sudah ada barangnya, dan tinggal memindah-mindahkan posisinya. Misalnya apakah kedudukan partai politik juga harus di sana karena DPR di sana, MPR di sana. Parpol juga tidak, kan itu bagaimana nanti," ujar Willy.

Sebelumnya Presiden Jokowi membeberkan sejumlah kandidat kepala otorita ibu kota baru negara di Kalimantan Timur.

Mereka ialah Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (persero) Tbk Tumiyono, Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Jokowi pun segera menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait dengan badan otorita ibu kota baru negara dalam waktu dekat.

Dia juga akan mengumumkan kepala badan otorita ibu kota baru negara secepatnya.

 

Sudah dipikirkan

Anggota DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengatakan keempat nama itu merupakan sosok berkualitas. Ia menilai keempatnya memiliki keunggulan dalam hal pembangunan.

Karding mengatakan Presiden pasti memiliki pertimbangan sendiri mengapa keempat nama tersebut yang masuk daftar kandidat.

MI/Susanto

Anggota DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding.

 

"Siapa pun yang dipilih, pasti Presiden sudah memikirkan secara matang," ujar Karding.

Terkait dengan munculnya nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai salah satu kandidat, Karding mengatakan jangan ada salah anggapan dari masyarakat akan hal itu.

Ketua badan otorita tidak akan bekerja mengurus masalah sosial masyarakat di wilayah ibu kota baru.

"Sebenarnya lebih pada penyiapan infrastruktur pembangunannya. Jadi bukan mengurus sosialnya. Jadi jangan ada statement kalau Pak Ahok nanti kayak di Jakarta, ada resistensi misalnya, tidak. Ini kan mengurusi bagaimana efektifnya membangun agar sesuai dengan target agar pembangunannya sesuai dengan harapan," tukas Karding. (P-1)

BERITA TERKAIT