04 March 2020, 08:15 WIB

Hukum Jangan Terganjal Politik


Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) tetap melakukan penegakan hukum dan tidak terpengaruh situasi politik.

"Tadi pertemuan dengan Kabareskrim saya koordinasi rutin saja masalah-masalah penegakan hukum. Saya menyampaikan pesan Pak Presiden agar penegakan hukum itu tidak dipengaruhi situasi politik maupun pasangan politik kalau itu ada," ucap Mahfud di Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan, semisal di suatu daerah ditemukan kasus, tidak perlu diredamkan karena ada situasi politik tertentu.

"Jadi itu misalnya di daerah tertentu ada bupati korupsi lalu untuk meredam situasi politik didiamkan, atau karena ada situasi politik tertentu didiamkan dulu, itu tidak boleh," jelasnya.

Menurutnya, hukum harus tetap berjalan dan tidak boleh dihentikan karena situasi politik tertentu. "Karena hukum harus tetap jalan sesuai dengan aturan-aturannya," tukasnya.

Terkait penegakan hukum, Kejaksaan Agung tengah membidik aset tambang milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Heru Hidayat di Lampung. Kejagung sedang memproses izin penyitaan.

"Setelah ada izin itu, baru penyidik lakukan penyitaan," kata Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansyah di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Senin (2/3).

Febri menyebut pihaknya berhati-hati menyita tambang emas tersebut. Pasalnya, Heru bukan pemilik tunggal tambang emas bernama PT Batutua Waykanan Mineral itu.

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ali Mukartono menegaskan tidak bisa semena-mena menyita barang bukti. Penyitaan aset tersangka tidak boleh mematikan nasib orang lain yang tidak terlibat dalam kasus ini.

Ali menuturkan Kejagung membutuhkan data dari Menteri BUMN Erick Thohir sebelum menyita aset Heru. Data itu terkait aset kepemilikan Heru.

BPK

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan pelimpahan berkas Jiwasraya ke jaksa penuntut umum (JPU) tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Insya Allah kalau hasil BPK selesai, kita segera limpahkan," ucap Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, kemarin.

Burhanuddin menyebut penanganan kasus Jiwasraya terbilang tercepat. Proses penyidikan berlangsung 2,5 bulan terhitung sejak Kamis, 19 Desember 2019. Bagi Burhanuddin, penyidik Kejagung sangat bekerja keras dalam menuntaskan kasus Jiwasraya.

Burhanuddin mengatakan dirinya pertama kali mendapat informasi masalah Jiwasraya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Informasi disampaikan Menkeu dalam sebuah acara di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 17 Desember 2019. Burhanuddin langsung meminta jajaran penyidik Kejagung bekerja.

Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero). Mereka ialah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. (medcom/P-5)

BERITA TERKAIT