04 March 2020, 07:20 WIB

Pemerintah Siapkan Stimulus Kedua


Despian Nurhidayat | Ekonomi

SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan stimulus kedua nantinya terdiri atas beberapa kebijakan yang difokuskan pada distribusi barang, terutama untuk mendorong ekspor ataupun impor.

Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan stimulus fiskal, yang terdiri atas delapan paket kebijakan, dari insentif pariwisata untuk wisatawan domestik dan mancanegara, hibah pariwisata, sampai pemotongan pajak hotel.

"Sekarang lebih fokus ke lalu lintas barang karena siklusnya sejak dari outbreak virus korona itu kan tanggal 20 sampai 30 Januari. Kalau dari siklus logistik barang, ini sudah waktunya kita memikirkan pasokan bahan baku industri dan ekspor kita," ungkapnya dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Susiwijono mengatakan terdapat empat kebijakan terkait dengan stimulus kedua untuk mendorong kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Hal pertama yang akan dilakukan pemerintah ialah menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga terkait ekspor, mulai aturan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu, health certificate, sampai keterangan asal.

"Intinya seluruh aturan tata niaga ekspor diminta disederhanakan dan kalau tidak perlu, dihapuskan. Siang ini (kemarin) dengan jajaran Kemendag dan kementerian atau lembaga (K/L) lain untuk membahas simulasinya," lanjut Susiwijono.

Kedua, pemerintah akan mengurangi larangan pembatasan tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku.

Menurutnya, nanti impor bahan baku tidak akan terkendala lagi di dalam proses impor karena larangan pembatasan impor dikurangi bahkan akan dihapuskan jika mempersulit.

"Ketiga, kami diminta melakukan percepatan proses impor untuk istilah 500 reputable importer. Maksudnya importir yang punya reputasi tinggi ini kita minta kurangi treatment apa pun sehingga bisa kita percepat secepat-cepatnya," pungkasnya.

Terakhir, pemerintah akan mengurangi biaya logistik, melakukan efisiensi di dalam proses logistik dengan cara mendorong ekosistem logistik nasional. Nantinya di tahap awal mengintegrasikan sistem NSW (National Single Window) atau sistem yang berfungsi sebagai gerbang komunikasi dan integrasi di antara sistem-sistem yang sudah ada, seperti sistem pemerintahan, customs, perizinan, perbankan, dan logistik.

 

Insentif

Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan stimulus kedua yang berisikan empat kebijakan itu harus dibarengi dengan pemberian insentif pada industri manufaktur.

"Selain mempercepat arus barang impor dan juga ekspor, pemerintah perlu memberikan insentif lain agar industri manufaktur terus bergerak, bahkan menjadikan momentum kejatuhan Tiongkok ini untuk membangun industri hulu. Dengan demikian, ke depannya kita tidak lagi terlalu bergantung pada bahan baku impor," ujar Piter ketika dihubungi, kemarin.

Medcom.id/Desi Angriani

Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE), Piter Abdullah.

 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai empat kebijakan baru itu membuat pemerintah menunjukkan penurunan kualitas dari delapan kebijakan sebelumnya.

"Saya rasa kurang tepat pemerintah mempermudah impor masuk. Ini kesempatan bagi pengusaha domestik untuk melakukan substitusi impor. Wabah korona ini memberi pelajaran bahwa kita tidak bisa bergantung pada barang impor asal Tiongkok," ujar Bhima. (X-10)

BERITA TERKAIT