04 March 2020, 04:15 WIB

Mendulang Pajak Bisnis Milenial


M Ilham RA ilham | Ekonomi

MENGUTIP data Google-Temasek Research, investasi kepada sektor ekonomi digital di Indonesia sepanjang 2016-2019 mencapai US$9,8 miliar, setara dengan Rp137 triliun.

Laporan yang sama juga menyebutkan nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan melonjak hingga US$40 juta pada 2019 dan terus naik menjadi US$133 miliar pada 2025. Padahal saat ekonomi digital mulai muncul di pertengahan 2015, nilai ekonomi digital di Indonesia saat itu baru US$8 miliar.

Prospek ekonomi digital di Indonesia makin moncer setelah sejumlah perusahaan rintisan dengan sebutan unikorn lahir dari negeri ini. Sebut saja Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak.

Belum lagi prospek uang elektronik. Dalam riset East Ventures Digital Competitiveness Indeks (EV-DCI) disebutkan nilai transaksi uang elektronik mengalami pertumbuhan paling kencang jika dibandingkan dengan transaksi lainnya.

Dalam EV-DCI, nilai transaksi uang elektronik meroket 307,56% menjadi Rp47,2 triliun pada 2019, dan melonjak lebih dari 1.300% pada rentang 2014-2018. Menggiurkannya data nilai ekonomi digital itu pun kemudian memunculkan pertanyaan, adakah pajak yang masuk ke negara seperti halnya transaksi konvensional? Pasalnya, hingga kini belum ada satu pun aturan yang memayungi ekonomi digital.

Perluasan kolaborasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, sejatinya aturan pajak untuk ekonomi digital saat ini telah mencukupi. Peraturan yang digunakan bagi rezim perekonomian baru itu serupa dengan aturan perpajakan saat ini.

Hanya, penerapan dan sosialisasi pemajakan ekonomi digital dianggap belum maksimal. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak ekonomi digital telah dilakukan dengan menggandeng sejumlah platform terkemuka seperti Google, Bukalapak, dan Tokopedia.

"Bersama Google, pemerintah membuat modul perpajakan e-commerce dan telah diluncurkan dalam Google primer. Dengan BukaLapak dan Tokopedia, pemerintah meminta agar para pengusaha ataupun pedagang pengguna aplikasi diberi edukasi mengenai kewajiban pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%," papar Hestu.

Pemerintah pun masih mengupayakan perluasan kolaborasi dengan platform e-commerce guna memaksimalkan penerimaan negara dari ekonomi digital. "Kita akan perluas kolaborasi tersebut sehingga nanti dalam setiap platform e-commerce, para pelaku usahanya bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya end to end di platform tersebut. End to end maksudnya dari sisi edukasinya, pendaftaran NPWP, penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak, secara keseluruhan dapat dilakukan melalui platform tersebut sehingga sangat efisien dan memudahkan dalam pelayanan," jelas Hestu.

Untuk e-commerce dari luar negeri, utamanya penyedia jasa dan barang tidak berwujud, Hestu mengaku aturan saat ini masih gamang dan diperlukan perbaikan regulasi. Saat ini, untuk pajak pertambahan nilai (PPN), mereka yang dikenai pajak ialah para konsumen yang membeli atau menggunakan jasa dari e-commerce luar negeri tersebut.

Adapun pada PPh, pemerintah baru bisa memajaki penyedia jasa atau barang tidak berwujud dari luar negeri apabila perusahaan tersebut memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di dalam negeri. Kriteria dari BUT yang berlaku saat ini ialah adanya kehadiran fisik (physical presence) di Indonesia. "Ini tidak efektif karena sifatnya retail dan masif," ujar Hestu.

Untuk itu, pemerintah menggodok rancangan aturan baru terkait pemajakan e-commerce luar negeri melalui RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan dan Penguatan Perekonomian. Dari RUU itu, pemerintah menunjuk kewajiban pemungutan PPN oleh OTP (kode verifikasi) atas penjualan barang tidak berwujud dan jasa kepada konsumen Indonesia.

Pada perbaikan aturan PPh, pemerintah meredefinisi BUT yang semula physical presence menjadi significant economic presence. Dengan begitu, pemerintah tetap bisa menarik pajak PPh meski perusahaan tersebut tidak berada di Indonesia. (E-2)

BERITA TERKAIT