03 March 2020, 21:32 WIB

Virus Korona, Tekan Impor dari Tiongkok


M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat terjadi penurunan kinerja impor dari Tiongkok lantaran virus Korona. Penurunan itu dapat dilihat sejak pekan ke-5 hingga pekan ke-9 2020.

Besaran nilai impor di pekan-9 hanya sebesar US$463 juta, lebih rendah ketimbang besaran nilai di pekan ke-5 yang sebesar US$948 juta.

Baca juga: Ekspor Impor Januari 2020 ikut Terdampak Virus Korona

Dari 5 komoditas besar yang diimpor dari Tiongkok meliputi komputer, mesin, semi manufaktur, tekstil dan telepon, penurunan terjadi hampir di tiap komoditas kecuali telepon seluler.

Penurunan terdalam terjadi pada nilai impor komputer di pekan ke-9 2020 sebesar US$16,7 juta, turun dibanding pekan ke-5 yang mencapai US$84,1 juta.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea dan Cukai Syarif Hidayat menuturkan, penurunan nilai impor dari Negeri Tirai Bambu itu diprediksi akan berakhir pada 8 Maret 2020 sesuai dengan kebijakan pemerintah Tiongkok.

"Memang Tiongkok itu merumahkan seluruh pekerja sampai 8 Maret karena virus Korona, jadi kegiatan ekonomi relatif terhenti. Tapi mudah-mudahan setelah 8 Maret ada rebound karena pemerintah mulai normal kembali, kecuali ada pernyataan lanjutan dari pemerintah Tiongkok," jelasnya dalam diskusi bersama awak media di kantornya, Selasa (3/3).

Syarif menambahkan, untuk mendorong laju impor dari Tiongkok, pemerintah akan memberi relaksasi kepada importir Indonesia melalui Surat Edaran/02/BC/2020 berupa penggunaan Electronic Certificate Of Origin (Surat Keterangan Asal/SKA).

Relaksasi itu diberikan karena COO dari Tiongkok tertahan dan tidak bisa dikirim ke Indonesia. Pengiriman SKA menggunakan pesawat, sedangkan telah diberlakukan Travel Ban dari dan ke Tiongkok melalui jalur udara.

"Jadi kita memberi relaksasi, boleh hanya menyerahkan scan saja, tetapi scan itu kita konfirmasi ke Tiongkok, apakah barang itu benar atau tidak," jelas Syarif.

Syarif menambahkan, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan relaksasi e-COO. Setidaknya telah ada 104 e-COO yang diberikan oleh Tiongkok, akan tetapi belum bisa terkonfirmasi karena kebijakan untuk merumahkan pekerja masih berlaku.

Selain virus korona, secara menyeluruh penurunan nilai impor juga disinyalir berlakunya PMK 199/010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Peraturan yang berlaku efektif mulai 30 Januari 2020 itu mengubah ambang batas atas barang kiriman menjadi US$3 dari yang sebelumnya US$75. Sementara pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) tetap diberlakukan normal.

Pemerintah juga merasionalisasi tarif PDRI menjadi plus minus 17,5% meliputi bea masuk 7,5%, PPN 10% dan PPh 0% yang sebelumnya dikisaran 27,5%-37,5% yang terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PPh 20% tanpa NPWP.

Selain itu pemerintah menetapkan tarif bea masuk normal untuk tas sebesar 15%-20%, sepatu 25%-30% dan tekstil sebesar 15%-25% dengan PPN 10% dan PPh 7,5% hingga 10%.

Akan tetapi hal itu dibantah oleh Kepala Seksi Impor I DJBC, Anju Hamongangan Gultom, menurutnya terlalu dini menyimpulkan penurunan nilai impor disebabkan oleh berlakunya PMK 199.

"Kita masih menganalisa, apakah ini memang hanya karena faktor PMK 199 atau tidak. Tapi kan memang ada faktor lain di situasi ini, seperti virus korona dan libur imlek. Jadi mungkin tiga faktor itu mempengaruhi penurunan," pungkasnya. (Mir/A-1)

BERITA TERKAIT