03 March 2020, 13:41 WIB

Identitas Pasien Korona Harus Dilindungi Negara


Insi Nantika Jelita | Humaniora

PERLINDUNGAN negara terhadap warganya terkait penanganan medis virus korona di Indonesia harus mencakup perlindungan hak atas privasi. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (3/3).

Menurutnya, perlindungan hak privasi itu termasuk di dalamnya kerahasiaan identitas atau data pribadi pasien yang positif korona. Sebab, kata Charles, hak atas privasi merupakan salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.

Baca juga: Hadapi Korona, JK: Jangan Panik, Tapi Waspada

"Tersebarluasnya data pribadi misalnya nama lengkap, alamat tinggal, foto, dan lainnya pasien korona lewat media sosial atau media lainnya, harus dipandang serius sebagai pelanggaran privasi warga negara," ujar Charles.

"Negara seharusnya bisa melindungi kerahasiaan data pribadi dan menutup ruang sekecil apapun terhadap pelanggaran tersebut," tambahnya.

Singapura dan Jepang, imbuh Charles, telah memberi contoh bagaimana identitas dan data pribadi pasien Korona, termasuk pasien WNI yang ada di dua negara tersebut, terjamin kerahasiaannya.

Bahkan, katanya, otoritas setempat tidak membuka identitas pasien WNI kepada perwakilan RI sekalipun, tanpa adanya izin lebih dulu dari pasien yang bersangkutan.

Perlindungan data pribadi, utamanya terkait dengan data rekam medis pasien, dalam penyelenggaran layanan kesehatan di Indonesia, sebenarnya sudah cukup banyak pada level UU atau aturan teknis di bawahnya.

"Namun, regulasi yang ada belum mengatur penuh tentang mekanisme pemulihan bagi pemegang hak dalam hal ini pasien atas pelanggaran terhadap perlindungan data pribadinya.

"Dengan kata lain, belum ada pengaturan sanksi atau hukuman, baik secara administratif ataupun pidana, bagi pelanggaran privasi atas riwayat kesehatan pasien tersebut," jelas Charles.

Baca juga: Gandeng Polri, Kominfo akan Tindak Tegas Penyebar Hoaks Korona

Oleh karenanya, RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini tengah dibahas Komisi I DPR dan Pemerintah, nantinya akan mengatur sanksi baik administratif maupun pidana, bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi warga negara, termasuk dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

Masukan dari masyarakat luas pun sangat diharapkan dalam upaya mewujudkan kedaulatan data pribadi setiap warga negara. (Pro/OL-6)

BERITA TERKAIT