03 March 2020, 11:50 WIB

KIP Ingatkan Agar Data Pribadi Pasien Korona tidak Disebar


Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum

KOMISI Informasi Pusat (KIP) mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas pribadi warga negara Indonesia (WNI) yang terdeteksi positif virus korona.

Menyebarkan data pribadi yang terkait dengan kondisi kesehatan seseorang merupakan pelanggaran hak-hak pribadi yang dilindungi UU.

"Kami mengimbau publik dan petugas agar menghormati hak pribadi pasien dan tidak membagi, menyebarkan, atau men-share informasi pribadi yang bersangkutan di media sosial atau tempat lain. Perlindungan atas identitas pribadi ini dijamin dalam pasal 29 g UUD 1945," ungkap Ketua Komisioner Komisi Informasi Pusat Arif Kuswardono dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/3).

Dijelaskan Arif, pengungkapan identitas penderita virus korona secara terbuka adalah pelanggaran hak-hak pribadi.

Baca juga: Pemerintah Maksimal Tangani 2 WNI Positif Korona Agar Bisa Sembuh

Kata dia, informasi pribadi hanya bisa diungkap atas izin yang bersangkutan atau jika terkait pengisian jabatan publik. Dan dalam kasus ini alasan terakhir tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Undang-Undang, kata dia, menjamin setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

"Maka jelas di sini hak pasien dilanggar dan karena itu kami tegaskan untuk tidak disebar," bebernya.

Prinsip yang sama, menurut Arif, berlaku terhadap identitas pribadi WNI yang kini menjalani karantina di Pulau Sebaru Kepulauan Seribu maupun yang sudah kembali ke masyarakat. (OL-1)

BERITA TERKAIT