02 March 2020, 11:31 WIB

Lawan Virus, Butuh Pusat Kesehatan di Barat-Timur


Sug/N-3 | Nusantara

BEBAS dari korona bukan berarti bisa berleha-leha. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendorong pemerintah untuk menyiapkan antisipasi khusus.

"Tim medis hingga pusat kesehatan tersentralisasi di wilayah barat dan timur harus disiapkan dan direalisasikan pemerintah. Kondisi saat ini, penyebaran korona semakin meluas ke penjuru dunia hingga lebih dari 50 negara sudah terpapar," ujarnya, kemarin.

Ia mengaku tidak menyang-sikan klaim pemerintah bah-wa Indonesia masih terbebas dari korona. Namun, bukan berarti harus terlena. Tindak-an preventif harus dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk atas penyebaran virus mematikan itu.

Politikus NasDem itu menekankan pentingnya sosialisasi terkait penyebaran korona harus gencar dilakukan pemerintah. Dari penanganan WNI yang dievakuasi kembali ke Indonesia dan dikarantina di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, hingga klarifi-kasi atas berbagai informasi yang beredar.

"Informasi penanganan pemerintah harus nyata dan terlihat. Ada atau tidaknya WNI dikarantina yang dinyatakan terinfeksi sangat penting disampaikan. Kepulauan Sebaru Kecil memang disterilisasi khusus untuk karantina, tapi bukan berarti keran informasi atas penanganan yang diperkuat visual kondisi terbaru tak bisa disampaikan," tegas anggota MPR ini.

Sahroni memandang perlu disiapkannya tim dokter khusus dan bala medis di bawah kendali pemerintah pusat yang siap diterjunkan ketika kondisi terburuk terjadi. "Tim dokter harus dipusatkan dan siap terjun. Sentralisasi tim medis dibagi per wilayah, barat dan timur Indonesia untuk mempercepat penanganan."

Di sisi lain, ia juga meminta Polri dan TNI, mitra kerja Komisi III, melakukan pengamanan secara nyata. "Dua instansi ini juga memiliki peran vital untuk mengantisipasi penyebaran korona. Mereka bisa melakukan patroli siber atas penyebaran hoaks soal korona, melakukan sosialisasi pencegahan, dan penindakan terhadap penimbunan masker atau penyelundupan.

"Sementara, TNI selain membantu upaya pemulangan WNI dari negara lain, juga harus gencar melakukan patroli di perbatasan. Jangan sampai ada imigran dari negara terdampak yang masuk secara ilegal," tandasnya.

Sahroni juga mengusulkan dimasukkannya penanganan penyakit menular khusus sebagai kewenangan kerja BNPB. "Penyakit khusus ini memunculkan korban dalam jumlah besar." (Sug/N-3)

BERITA TERKAIT