02 March 2020, 02:00 WIB

Ghani Tolak Bebaskan Tahanan Taliban


AFP/RO/Hym/X-11 | Internasional

WARGA Afghanistan, kemarin, meluapkan kegembiraan menyusul pe­nandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan kelompok bersenjata Taliban. Meski demikian, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menolak komponen penting dari kesepakatan baru AS-Taliban itu yang terkait dengan pembebasan ribuan tahanan Taliban.

Penandatanganan perjanjian bersejarah antara AS dan Taliban di Doha pada Sabtu (29/2) itu memerinci jadwal penarikan 14 bulan bagi semua pasukan asing dan mengadakan pembicaraan dengan Kabul untuk kesepakatan damai yang lebih komprehensif.

“Pengurangan dalam kekerasan akan berlanjut dengan tujuan mencapai gencatan senjata penuh. Jenderal Scott Miller, selaku komandan pasukan AS, telah mengatakan kepada Taliban supaya melaksanakannya. Gencatan senjata ini diharapkan berlanjut,” kata Ghani dalam konferensi pers, kemarin.

Agenda Menlu RI

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, melakukan enam pertemuan bilateral di sela-sela kunjungan kerja ke Qatar untuk menghadiri penandatangan kesepakatan perdamaian di Afghanistan.

“Perjanjian damai antara AS dan Taliban adalah langkah awal dari proses perdamaian untuk Afghanis­tan,” ujar Retno seusai pertemuan maraton dengan Menlu Norwegia, Qatar, Uzbekistan, utusan khusus Presiden Trump untuk Afghanistan, serta utusan khusus Jerman dan Inggris untuk Afghanistan.

“Masyarakat internasional harus memberikan dukungan penuh terhadap proses selanjutnya pasca­penandatangan perjanjian ini. Masa depan bangsa Afghanistan harus ditentukan sendiri oleh rakyat Afghanistan. Sesuai amanat konstitusi, Indonesia siap berkontribusi untuk mendorong proses perdamaian di Afghanistan,” kata Retno dalam keterangan pers tertulis.

Menlu RI diundang mewakili Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam co-facilitator atau negara like-minded yang selama ini berkontribusi bagi perdamai­an di Afghanistan. Lima negara yang masuk sebagai co-facilitator ialah Indonesia, Jerman, Norwegia, Qatar, dan Uzbekistan. (AFP/RO/Hym/X-11)

BERITA TERKAIT