01 March 2020, 14:07 WIB

Perdamaian AS-Taliban Diharapkan Bawa Perdamaian di Asia Tengah


Indriyani Astuti | Internasional

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta menuturkan langkah pemerintah Indonesia menjadi negara yang terlibat dalam perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Taliban diharapkan dapat berdampak baik bagi pembangunan ekonomi kawasan khususnya Asia Tengah.

"Apa yang dikerjakan pemerintah melalui Kemenetrian Luar Negeri ini langkah bagus yang harus diapresiasi dan didukung," ujar Sukamta ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (1/3).

Ia menyampaikan bahwa kelompok Taliban di Afghanistan sudah lama berkonflik dengan AS. Sukamta menyakini setiap usaha positif menuju perdamaian harus diambil dan berharap agar kedua belah pihak memegang komitmen  mereka dan menghormati hasil perjanjian tersebut.

Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, imbuh Sukamta, Indonesia harus ikut terus berkontribusi dalam menjaga situasi damai dan mengisi pembangunan setelah perjanjian damai dilakukan.

Perdamaian di Afghanistan, imbuhnya, berpeluang besar membuat kawasan Asia Tengah lebih stabil.

Afghanistan, ujar anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, merupakan wilayah strategis yang menghubungkan berbagai wilayah, seperti Tiongkok dengan Asia Barat, serta Rusia dengan Asia Selatan.

"Dengan perdamaian ini, memungkinkan dinamika ekonomi berjalan lebih kuat," tukasnya.

Seperti yang telah diberitakan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bertolak menuju Doha, Qatar untuk memenuhi undangan Kementerian Luar Negeri Qatar untuk menyaksikan kesepakatan perdamaian antara AS dan Taliban di Doha pada Sabtu (29/2).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menawarkan diri untuk menjadi fasilitator bersama dalam Intra-Afghan Negotiation. Selain itu, ada pula negara lain yakni Uzbekistan, Jerman, dan Norwegia.

Dilansir dari Aljazeera, perwakilan dari Taliban dan AS menandatangani perjanjian itu untuk mengakhiri perang selama 18 tahun terakhir.

Adapun sejumlah poin perjanjian yang telah lama dinantikan antara lain penentuan waktu 14 bulan bagi Amerika Serikat dan NATO untuk menarik pasukannya dari Afganistan.

Poin lainnya termasuk Taliban yang menjamin bahwa lahan di Afganistan tidak akan digunakan sebagai landasan peluncuran roket yang dapat mengancam keamanan Amerika Serikat. (Ind/OL-09)

BERITA TERKAIT