01 March 2020, 12:05 WIB

Bapenda Jabar Beri Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Hingga April


Bayu Anggoro | Nusantara

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) berupa penghapusan denda tunggakan dan biaya balik nama (BBN). Selain itu, wajib pajak pun dibebaskan dari tarif progresif pokok tunggakan yang balik nama.

Program yang diberi nama 'Triple Untung'ini berlaku untuk masa pembayaran 2 Maret-30 April mendatang. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Bapenda Jawa Barat, Lili Iskandar berharap masyarakat memanfaatkan program insentif ini.

"Ini diberikan kepada seluruh masyarakat yang terlambat membayar pajak. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkannya," kata Lili usai sosialisasi program tersebut, di kawasan Cicendo, Bandung, Minggu (1/3).

Dia menjelaskan, pada tahun ini pihaknya menargetkan pendapatan PKB sebesar Rp552,805 miliar yang berasal dari 650 ribu kendaraan yang terdaftar di wilayah tersebut.

"Dari jumlah kendaraan itu, didominasi roda dua (sepeda motor), sekitar 70%," katanya.

Hingga akhir Februari kemarin, menurutnya telah terhimpun Rp72,442 miliar atau 13,10% dari jumlah yang ditargetkan.

"Artinya kalau dirata-ratakan  dalam setiap hari (sejak 2020) terhimpun Rp1,1-Rp1,2 miliar pajak kendaraan bermotor," katanya.

Meski begitu, dia mengakui jumlah harian ini masih lebih sedikit dari yang ditargetkan. Setiap hari pihaknya menargetkan penghimpunan pajak PKB sebesar Rp1,4-Rp1,6 miliar. Lebih lanjut dia katakan, pada 2019 kemarin terdapat 150 ribu kendaraan (didominasi roda) yang tidak membayar pajak (mendaftar ulang). Akibatnya, tambah dia, negara kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp44 miliar.

baca juga: Korpri Cianjur Harus Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2020

"Capaian tahun kemarin 92% dari target Rp550 miliar," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap program Triple Untung ini bisa dimanfaatkan semua penunggak PKB.

"Dengan begitu penerimaan negara meningkat. Pajak sangat diperlukan untuk proses pembangunan," katanya. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT