01 March 2020, 10:04 WIB

Korpri Cianjur Harus Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2020


Benny Bastiandy | Nusantara

KORPS Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berkomitmen menjunjung netralitas pada Pilkada 2020. Namun kontradiksinya, anggota Korpri yang mayoritas merupakan aparatur sipil negara (ASN) masih memiliki hak politik untuk menyalurkan suara mereka pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Ketua Korpri Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah, mengaku sebagai organisasi independen sebetulnya Korpri berada pada posisi dilematis setiap kali menghadapi perhelatan pesta demokrasi, baik Pilkada ataupun Pemilu. Artinya, di satu sisi selalu dituntut netral karena mayoritas anggota Korpri merupakan ASN, tapi di sisi lain mereka juga masih memiliki hak
politik.

"Memang, Korpri sebagai organisasi dituntut harus netral. Tetapi (anggotanya) masih punya hak pilih. Ini tentu jadi sebuah dilema," terang Cecep saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (1/3).

Pada konteks lain, kata Cecep, Korpri juga merupakan mitra strategis kepala daerah. Tentu, ucap Cecep, sebagai mitra, Korpri juga mesti melihat rekam jejak calon kepala daerah sesuai kriteria organisasi.

"Kami sudah berpengalaman bermitra dengan pimpinan daerah. Jadi, mesin birokrasi itu sebenarnya yang mengkonversi janji politik menjadi program pembangunan. Jadi keduanya (Korpri dan kepala daerah) saling melengkapi," jelasnya.

Karena itu, lanjut mantan Sekda Kabupaten Cianjur tersebut, Korpri tidak bisa menutup mata melihat figur atau sosok calon kepala daerah nanti yang dianggap bisa bermitra. Cecep menilai, selama tahapan Pilkada belum masuk pada penetapan pasangan calon maupun kampanye, maka sah-sah saja Korpri mengambil ancang-ancang melihat calon pemimpin yang pas bisa bersinergis ke depan.

"Tentu saja kami (Korpri) juga harus melihat koridor atau aturan Undang-Undang Pilkada maupun Undang-Undang ASN. Misalnya kami (ASN) tidak boleh memihak salah satu pasangan calon. Sekarang kan tahapan Pilkada belum sampai pada tahapan penetapan pasangan calon oleh KPU. Ini artinya, kita masih punya ruang untuk menentukan kriteria dan siapa saja figur. Itu sah-sah saja selama belum ada penetapan pasangan calon dan masuk masa tahapan kampanye," beber Cecep.

Netralitas ASN, kata Cecep, tak hanya berkaitan dengan Pilkada atau Pemilu saja. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, konteks netralitas juga menyangkut kepada pelayanan kepada masyarakat.

"Netral yang dimaksud pada PP Nomor 42/2004 lebih kepada konteks menjalankan tugas dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Netralitas di sini tidak memilah-milah golongan masyarakat. Semua masyarakat memiliki kedudukan sama mendapatkan pelayanan yang diberikan ASN atau PNS," bebernya.

baca juga: 40 PPK Dilantik, KPU Berharap PPK Profesional dan Jaga Integritas

Cecep mengaku anggota Korpri akan patuh terhadap aturan-aturan mengikat terhadap aktivitas ASN, termasuk menghadapi Pilkada nanti. Sebab, jika melanggar aturan, berarti ada sanksi yang jadi konsekuensi.

"Kami akan patuh terhadap aturan-aturan karena sanksi bagi yang melanggar sudah jelas," pungkasnya.

Jumlah anggota Korpri di Kabupaten Cianjur tercatat secara formal lebih kurang 15 ribu orang. Mayoritas berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT