01 March 2020, 09:56 WIB

DPR Desak Pemerintah Ambil Tindakan Kasus Kemanusiaan di India


Indriyani Astuti | Internasional

PEMERINTAH Indonesia diminta mengambil tindakan atas kekerasan agama yang terjadi di India. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, menuturkan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai anggota Dewan HAM PBB di Jenewa, sekaligus sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, harus ikut serta dalam usaha pencapaian misi perdamaian dunia.

"Indonesia sebagai negara maju yang menjunjung tinggi HAM serta memiliki sikap bebas aktif dalam hubungan antar negara harus mengambil langkah-langkah strategis dalam permasalahan dunia. Salah satunya permasalahan kemanusiaan di India," ujar Sukamta melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (29/2).

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri itu menyampaikan pemerintah bisa mengambil peran mulai dari berdialog Dubes India untuk Indonesia, membawa permasalahan tersebut ke PBB.

Bentrokan di India terjadi karena masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang pro dan kontra terhadap amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan. Pemerintah India dianggap tidak bisa melindungi warga negaranya ketika terjadi kekerasan kepada minoritas Muslim oleh mayoritas Hindu. Akibat dari bentrokan itu, 20 orang tewas, 189 orang lainnya terluka, dengan 60 korban luka tembak. Masjid tempat ibadah kaum muslim serta toko-toko juga dikabarkan turut dibakar oleh orang-orang yang menolak perbedaan.Menurut Sukamta, pemerintah India telah melanggar Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 tentang  Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi.

baca juga: Wapres Prihatin dengan Kekerasan terhadap Muslim di India

Secara terpisah, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Jakarta, pada Sabtu (29/2), menyampaikan keprihatinan terhadap konflik antarumat beragama yang terjadi di India. Ma'ruf mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini ingin terus berupaya membangun kerukunan umat beragama. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

Diutarakan Wapres bahwa pemerintah sangat ingin menjadi tuan rumah dalam pertemuan antartokoh umat beragama. Guna menghindari konflik, menurutnya narasi dan teologi kerukunan antarumat beragama perlu digaungkan sehingga nantinya potensi seperti islamophobia atau ketakutan berlebihan terhadap umat islam, radikalisme dan terorisme tidak ada lagi. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT