29 February 2020, 06:10 WIB

Banjir Rasa Pilpres 2024


Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik dan Dosen Politik FISIP UIN Jakarta | Opini

BANJIR yang terjadi di Jakarta rasanya berbeda. Menuai begitu banyak pro dan kontra tak berkesudahan. Padahal, banjir ekstrem juga melanda berbagai daerah lain, seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Banjir seakan dilokalisasi sebatas di Jakarta. Tentu saja ini tak lepas dari sosok Anies Baswedan yang selalu dikaitkan dengan pencapresan 2024. Tak berlebihan kiranya jika banjir kali ini dinilai rasa pilpres yang bakal dihelat empat tahun mendatang.

Perdebatan yang mengemuka bukan lagi soal substansi menanggulangi banjir, melainkan lebih pada bagaimana perang wacana membangun citra. Bagi pihak kontra Anies Baswedan kerap dikesankan 'gubernur kata-kata' tanpa kerja nyata. Sementara itu, kalangan yang pro mantan menteri pendidikan ini dipersonifikasi sebagai gubernur tulus ikhlas bekerja, tapi tak pernah dihargai. Anies Baswedan diposisikan sebagai common enemy dari berbagai penjuru arah mata angin.

Inilah menariknya politik Tanah Air meski pilpres baru saja usai. Bagi-bagi kekuasaan politik juga sudah merata. Namun, elite, figur kunci, dan partai politik sudah berfikir bagaimana menang Pilpres 2024. Batu bata politiknya dibangun sejak dini karena medan pertarungan relatif lebih terbuka. Tak ada lagi petahana. Tak ada pula kandidat dominan. Wajar jika semua pihak mulai agresif berpikir memenangi pertarungan jangka panjang.

Bicara banjir Jakarta tentu bicara Anies Baswedan. Salah satu figur yang menjadi komoditas politik papan atas saat ini. Temuan survei Parameter Politik Indonesia awal Februari lalu memotret elektabilitas Anies Baswedan cukup dominan jika dibandingkan dengan kandidat lainnya.

Dalam simulasi Pilpres 2024 dengan menyertakan Prabowo Subianto sebagai kandidat, hanya Anies Baswedan yang menjadi lawan tanding yang sepadan. Jika Prabowo Subianto dihilangkan dari simulasi pertarungan, elektabilitas Anies Baswedan masih kukuh bersaing dengan Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ridwan Kamil.

Oleh karenanya, tidak mengherankan jika banjir Jakarta disangkutkan dengan pertarungan Pilpres 2024. Anies Baswedan diserang dari berbagai penjuru Tanah Air. Dipersepsikan gubernur gagal mengurus banjir.

Mulai bermunculan spanduk meminta mantan rektor Universitas Paramadina itu mundur dari jabatannya. Bahkan, isu pansus banjir yang sedang digulirkan DPRD Jakarta dikaitkan dengan upaya mendelegitimasi Anies Baswedan sebagai gubernur yang tak mampu mengatasi banjir.

Jalan panjang dan berliku

Terlalu prematur memang bicara Pilpres 2024. Namun, detak politik menyusur ritual lima tahunan ini selalu berdenyut. Nyaris tanpa henti. Jalan yang mesti dilalui cukup panjang, berliku, dan mendaki.

Anies Baswedan boleh populer dengan elektabilitas menjanjikan. Meski begitu, ada tiga persoalan mendasar yang layak disikapi maksimal karena potensial menjegal langkahnya maju pilres.

Pertama, Anies Baswedan harus pamer prestasi kerja di sisa waktu jabatannya sebagai gubernur ibu kota.

Fokus utamanya ialah mengatasi banjir dan kemacetan. Dua masalah yang selalu menjadi momok bagi setiap gubernur Jakarta. Bukan Formula E, bukan pula revitalisasi TIM, Monas, dan pelebaran trotoar. Elektabilitas Anies Baswedan bisa runtuh jika tak mampu menyelesaikan dua masalah penting itu.

Anies Baswedan mesti berani melakukan revolusi besar untuk menanggulangi banjir dan kemacetan. Perlu terobosan out of the box yang keluar dari batas kewajaran. Jakarta butuh 'pemimpin tak biasa', yakni gubernur jagoan yang berani mengambil risiko besar membenahi persoalan utama. Anies Baswedan tak bisa lagi berlindung di balik indahnya untaian kata yang kerap diucapkan.

Kedua, Anies Baswedan harus punya panggung politik setelah tak jadi gubernur. Masa baktinya sebagai gubernur purnatugas tahun 2022. Dalam UU Pilkada Pasal 201 dijabarkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa kerjanya berakhir 2022 akan ditunjuk pelaksana tugas hingga pilkada serentak 2024. Itu artinya, panggung politik Anies Baswedan bakal sirna dua tahun mendatang.

Beda ceritanya jika UU Pilkada diubah dengan memutuskan Jakarta dan wilayah lainnya diadakan pilkada serentak. Jika itu yang terjadi, tak ada pilihan lain bagi Anies Baswedan untuk memenangi kembali pertarungan berebut kursi orang nomor satu di DKI Jakarta.

Ketiga, dukungan partai politik. Ambang batas presiden (presidential threshold) 20% sebagai syarat maju bukan perkara mudah jika ingin maju pilpres. Jika diiris rata-rata dukungan partai politik menengah, setidaknya Anies Baswedan butuh tiga partai politik yang siap mendukung dirinya maju. Sementara itu, pada saat bersamaan hampir bisa dipastikan semua ketua umum partai politik juga tertarik maju pilpres. Sekali lagi, karena arena persaingan yang begitu terbuka lebar.

Ujian elektabilitas

Ujian elektabilitas sesungguhnya Anies Baswedan ketika tak lagi menjabat gubernur dengan asumsi Jakarta tak ada pilkada di 2022. Rentang waktu 2 tahun menuju Pilpres 2024 tentu cukup panjang. Tanpa panggung politik memadai Anies Baswedan bisa kehilangan momentum. Sirna dari perbincangan publik. Itu karena politik dewasa ini sangat ditentukan seberapa sering publik memperbincangkan tokoh yang potensial maju capres.

Anies Baswedan berpacu kencang dengan waktu. Perlu siasat jitu mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa membuat dirinya lenyap dari panggung utama politik Tanah Air. Publik cenderung kerap berubah suasana hatinya. Sangat tergantung arah mata angin yang berembus. Merawat memori kolektif publik solusi cerdas. Karenanya, what next Anies Baswedan setelah tak lagi jadi gubernur menjadi persoalan utama.

Sementara itu, di ujung spektrum lain, kandidat penantang dari berbagai kalangan pastinya berpacu kencang berburu tiket maju pilpres. Saat ini, Anies Baswedan memang terlihat mudah menguasai spotlight politik karena calon lain belum ada yang bekerja. Mayoritas mereka masih menunggu sembari melihat kecenderungan selera pasar pemilih demi menyusun strategi jangka panjang.

Ke depan, bisa dipastikan akan bermunculan figur lain dari partai politik, profesional, pengusaha, kepala daerah, menteri berprestasi, tokoh agama, TNI, dan Polri yang bakal menjejali diskursus ruang publik berebut simpati pemilih. Dalam banyak hal arah politik sangat ditentukan dinamika yang terjadi di tikungan akhir. Bukan di awal yang serbaingar bingar. Ya, politik memang sukar di tebak. Tak bisa dilihat hitam putih.

Para kandidat itu, tentunya akan mengeksploitasi jabatan politik yang dimiliki untuk mendulang insentif elektoral. Hanya itu satu-satunya panggung politik yang bisa dikapitalisasi berebut tiket capres. Ketua umum partai politik, kalangan profesional, dan berbagai latar belakang profesi lain balapan saling tikung di sisa waktu pertandingan.

Dalam konteks inilah elektabilitas Anies Baswedan akan diuji serius. Banjir dan sederet persoalan lain menjadi ancaman nyata, apakah ia mampu bertahan dari turbulensi politik yang belakangan tak terlampau menguntungkan. Banjir besar yang terjadi sejak awal tahun tak hanya membuat Anies Baswedan tak populer di Jakarta, tapi sangat potensial menenggelamkan mimpinya maju Pilpres 2024.

BERITA TERKAIT