28 February 2020, 20:15 WIB

Kerawan Pangan dan Stunting Musuh Bersama


Selamat Saragih | Humaniora

INDONESIA merupakan negara agraris, beriklim tropis yang sangat membantu dalam potensi agraria dan termasuk komoditi pangan. Namun dari catatan Kementerian Pertanian terdapat 88 kabupaten atau kota di Indonesia rentan rawan pangan.

Di sisi lain, kemiskinan pangan dapat membawa pada penyakit kronis dan kematian dini yang memberi beban ekonomi. Keluarga berpendapatan rendah dengan jumlah anggota keluarga lebih banyak, memiliki peluang lebih besar mengalami kemiskinan pangan.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Kemiskinan Pangan Tantangan Stunting  Anak Negeri, Jumat (28/2), di Jakarta.

Lembaga Indonesia and Development Studies (Idea) pada Februari melakukan penelitian terkait dengan ketimpangan masyarakat miskin dengan konsumsi pangan. Masyarakat miskin menghadapi harga pangan yang mahal.

Peneliti Ideas, Fajri Azhari, dalam paparannya mengatakan strategi yang ditempuh keluarga miskin yaitu beralih untuk mengkonsumsi pangan yang murah dan bisa diawetkan.

Kelompok 1% termiskin secara rata-rata mengkonsumsi 74.4 kg beras per kapita pertahun, lebih banyak dari kelompok 1% terkaya yang hanya 60,89 kg beras per kapita pertahun”, tutur Fajri Azhari peneliti IDEAS.

Pencegahan kerawanan pangan dan stunting yang terjadi anak negeri, telah menggerak Dompet Dhuafa dengan berbagai program pertanian dan kesehatan. Seperti program pertanian sehat terpadu hingga mengimplementasikan program JKIA (Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak) dan SNGI (Saving Next Generation Institute), juga program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang mendorong perilaku bersih dan sehat di lingkungan sekitar dengan sumberdaya yang ada.

"Program tersebut, dilakukan bersama dengan komponen masyarakat, pemerintah daerah, dinas terkait dan mitra lain yang bekerjasama secara terintegrasi di lapangan,” terang Imam Rulyawan selaku Direktur Utama Dompet Dhuafa.

Namun pekerjaan rumah yang berat dengan bertambahnya total penduduk di Indonesia, hal ini menjadi tugas bersama antara lembaga kemanusiaan dengan pemerintahan dalam pengentasan kerawanan pangan dan stunting di sejumlah daerah.

Masalah stunting seperti disampaikan oleh Dr Hera Nurlita, S.SiT,M.Kes (Kasi Mutu Gizi Kementrian Kesehatan) merupakan masalah multidimensial, terdiri dari penyebab langsung seperti konsumsi makanan tidak beragam, penyakit infeksi, dan tidak mendapatkan imunisasi lengkap.

Penyebab tidak langsung berupa kerawanan pangan, pemantauan tumbuh kembang balita yang belum optimal serta akses sanitasi yang tidak layak. Sehingga membutuhkan peran aktif banyak pihak. "Pemerintah sudah berkomitmen dan menetapkan arah perbaikan gizi nasional untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat," ujarnya.

Permasalahan pangan, gizi buruk dan stunting ini menjadi pekerjaan bersama dengan pemerintah daerah.  Disebutkan, pada 2018, terdapat 92 kabupaten-kota dengan prevalensi stunting balita lebih dari 40%, dengan yang tertinggi adalah Kabupaten Nias (61,3 persen), Kab. Dogiyai (57,5 persen), Kab. Timor Tengah Utara (56,8 persen), Kab. Timor Tengah Selatan (56,0 persen), Kab. Waropen (52,6 persen) dan Kab. Pangkajene dan Kepulauan (50,5 persen).

Pada saat yang sama, 206 kabupaten-kota memiliki prevalensi stunting antara 30-40%. Dengan kata lain, 58% kabupaten-kota di seluruh Indonesia menghadapi masalah prevalensi stunting yang serius, lebih dari 30%. Hanya 34 kabupaten-kota yang pada 2018 tercatat memiliki prevalensi stunting dibawah 20%.

Pembelajaran dari program penanganan dan pencegahan masalah gizi di NTT, disampaikan drg. Martina Tirta Sari (Direktur LKC NTT Dompet Dhuafa) ada pada peningkatan pengetahuan, pemberian ASI ekslusif, pola asuh dan kasih sayang, kesadaran masyarakat serta peran berbagai pihak yang terkait, seperti keluarga, tokoh masyarakat, puskesmas, dinas kesehatan, dinas sosial, mitra kesusteran, Bapeda, dan elemen masyarakat lainnya. (OL-13)

BERITA TERKAIT