28 February 2020, 09:30 WIB

Waspadai Kelompok Anti-Pancasila di Pilkada


Deden M Rojani | Politik dan Hukum

KEPALA Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan anggotanya untuk terus waspada terhadap kelompok anti-Pancasila yang diduga akan muncul pada Pilkada Serentak 2020.

 "Hal yang menarik ialah setiap kegiatan seperti itu, ada kelompok tertentu yang selalu ikut ambil bagian. Kelompok itu ialah mereka yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila," katanya dalam Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Gakumdu Pilkada 2020, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan kelompok tersebut selalu mengambil peran dalam konflik pemilu beberapa tahun belakangan dan saat ini pun masih mencari induknya. Kelompok itu, lanjutnya, tidak bergabung dengan kelompok nasionalis ataupun agamis.

"Saya tekankan jangan biarkan kelompok tertentu yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila untuk memanfaatkan momen pilkada untuk kembali eksis. Ini betul-betul diperhatikan. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dan ini mereka bisa masuk," tegasnya.

Bawaslu RI menegaskan bahwa indeks kerawanaan pilkada (IKP) merupakan sistem peringatan dini. Penilaian itu dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

"IKP harus dimaknai sebagai early warning system. Namun, daerah yang masuk IKP tinggi tidak usah khawatir. Ini justru strategi untuk memaksimalkan pencegahan pelanggaran," ucap Ketua Bawaslu RI Abhan.

Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, kata dia, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang. Sementara itu, provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pencegahan secara maksimal dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Di sisi lain, Plt Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan-Rebiro Teguh Widjinarko mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest), terutama jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Pelayan masyarakat harus mengesampingkan ambisi jabatan maupun yang bersifat kekeluargaan.

"ASN harus bebas dari kepentingan. Kepentingan kita ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, tidak boleh ber-gerak pada satu kepentingan politik tertentu," ujar Teguh.  (Dmr/Wan/Cah/P-3)

BERITA TERKAIT