28 February 2020, 08:46 WIB

Tidak Ada yang Ditahan dalam Kasus di Karimun


(RF/Ant/N-1) | Nusantara

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus meningkatkan kerukunan antarumat beragama yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

"Setelah saya silaturahim ke Keuskupan Pangkalpinang yang meliputi Babel dan Kepri (Kepulauan Riau), berdasarkan info Uskup Mgr Adrianus Sunarko OFM bahwa di sini semuanya berjalan baik dan mudah-mudahan masyarakat tidak terpancing dengan berita-berita yang tidak jelas yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama," kata Mahfud seusai berkunjung ke Keuskupan Pangkalpinang, kemarin.

Berdasarkan kunjungan tersebut mereka sependapat untuk bersama-sama menjaga kehidupan beragama dan memperlakukan umat beragama tidak bergantung pada jumlah pemeluknya karena semua pemeluk agama memiliki kedudukan sama di depan konstitusi dan hukum di Indonesia.

"Kami berkeyakinan kalau orang melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, maka masyarakat dan negara akan baik, agama apa saja. Kita mendorong pemerintah agar semua umat beragama mengikuti ajaran agamanya dengan baik karena jika dilaksanakan dengan benar, akan tercapai kedamaian dan kemajuan," jelasnya.

Terkait adanya penolakan pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Mahfud memastikan tidak ada orang yang ditahan dalam kasus tersebut.

"Saya pastikan tidak ada orang yang ditahan. Saya sudah telepon Kapolri untuk memastikan hal itu dan dijawab tidak ada satu pun yang ditahan. Saya bilang jangan sampai ada yang ditahan dan jangan ada pemanggilan dahulu sampai suasana kondusif," tuturnya.

Uskup Pangkalpinang Mgr Adrianus Sunarko OFM mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian pemerintah, khususnya Presiden, terkait masalah penolakan gereja di Karimun.

"Kami berterima kasih juga kepada Pak Mahfud telah menyempatkan diri datang ke Keuskupan Pangkalpinang untuk silaturahim dan berbicara bersama. Tadi Pak Mahfud menegaskan bahwa pemerintah melindungi hak kaum beragama apa pun untuk melaksanakan ibadah dan hak-hak yang melekat padanya sebagai warga negara Indonesia," ujar Adrianus.

Sebelumnya, saat menjadi narasumber dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII yang juga berlangsung di Pangkalpinang, Menko Polhukam menegaskan kembali bahwa tidak ada pertentangan antara Pancasila dan agama karena keduanya memiliki nilai fundamental yang tidak bisa bergeser.

"Tidak ada kontradiksi, apalagi permusuhan antara Pancasila dan agama," tegasnya. (RF/Ant/N-1)

BERITA TERKAIT