28 February 2020, 08:39 WIB

Semua Berkomitmen Pilkada Demokratis


Ruta Suryana | Nusantara

BERBAGAI pihak bertekad melaksanakan pilkada serentak yang akan berlangsung September mendatang secara demokratis, dengan partisipasi tinggi, juga adil. Pilkada yang berjalan dengan baik diharapkan dapat menghasilkan pimpinan yang mampu membawa perubahan lebih baik.

Hal itu antara lain menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Bali yang bakal menggelar pilkada di enam kabupaten/kota, yakni Kota Denpasar serta Kabupaten Badung, Karangasem, Tabanan, Jembrana, dan Kabupaten Bangli.

"Dengan pilkada yang berjalan baik dan demokratis diharapkan menghasilkan pemimpin yang bisa membawa perubahan, yakni kemajuan sesuai harapan masyarakat," kata Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum serta Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak di Badung, kemarin.

Tahapan yang dilakukan menjelang pilkada serentak saat ini telah sampai pada perekrutan anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) di tingkat desa.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menekankan pelaksanaan pilkada di seluruh daerah harus berjalan lancar, terutama terkait keamanan dan netralitas para aparat sipil negara.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak hanya dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, tetapi juga bagaimana agar masyarakat menjadi pemilih cerdas dengan memilih pemimpin yang membawa perubahan bagi bangsa.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), ratusan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan sekretariat kecamatan dari sembilan kabupaten akan menandatangani pakta integritas saat mereka dilantik pada Sabtu (29/2).

"Pakta integritas itu mengikat anggota PPK untuk berlaku adil kepada seluruh peserta pilkada," kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Yosafat Koli di Kupang.

Menurutnya, pakta integritas juga bertujuan agar anggota PPK menjaga citra penyelenggaraan pemilu yang terbuka, transparan, dan nonpartisan. Anggota PPK yang melakukan pelanggaran atau menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang adil akan dikenai sanksi.

Selain itu, anggota PPK dilarang membuat perjanjian dalam bentuk apa pun dengan peserta pilkada. Apalagi memberikan harapan dengan imbalan tertentu.

Gagal maju

Dalam pelaksanaan pilkada mendatang, Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, berada di urutan ke-20 tingkat indeks kerawanan pilkada (IKP) secara nasional.

Menurut Kordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal Bawaslu Kabupaten Sijunjung Riki Komariah, selain IKP secara nasional berada di urutan ke-20, untuk tingkat Pulau Sumatra Sijunjung berada diposisi ketiga.

Di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, KPU kabupaten setempat menyatakan bahwa satu pasangan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga gagal maju di pilkada. Mereka ialah pasangan Ustaz Rieza dan Medi.

Menurut Kordiv SDM dan Parmas KPU Bangka Barat, Yulizar, awalnya jumlah dokumen yang diserahkan pasangan itu sebanyak 13.059 berkas dukungan. Namun, setelah dicek, ternyata yang lengkap hanya 12.580. (PO/YH/RF/LD/LN/TB/MY/AD/MT/RD/N-1)

BERITA TERKAIT