28 February 2020, 07:40 WIB

Ekonomi Digital Harus Majukan Produk Lokal


Andhika prasetyo | Ekonomi

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar dan cuma penonton atas kemajuan ekonomi digital.

Ekonomi digital harus mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memasarkan produk-produk lokal ke kancah global.

"Ekonomi digital juga harus mendorong ekspor. Ekonomi digital juga harus meningkatkan devisa. Itu harus," ujar Presiden saat membuka acara Digital Economy Summit 2020 di Jakarta, kemarin.

Selama ini Indonesia kerap hanya menjadi penonton dari masifnya pertumbuhan ekonomi digital. Pada 2019, nilai ekonomi digital Indonesia memang sudah menyentuh US$40 miliar, yakni melompat jauh dari capaian di 2015 yang hanya US$8 miliar.

Yang menjadi persoalan, meskipun valuasi yang dikumpulkan tinggi, Indonesia lebih dominan berperan sebagai pasar. Artinya, sebagian besar barang daring yang diperjualbelikan berasal dari luar negeri, bukan produksi lokal. Hal itulah yang ingin diubah pemerintah saat ini.

Presiden Jokowi mengatakan perkembangan ekonomi digital harus bisa mengangkat industri-industri di dalam negeri.

"Ini penting sekali. Ekonomi digital harus memicu pemasaran produk-produk dalam negeri. Ekonomi digital kita harus mendorong produk dalam negeri terjual, jangan barang impor yang dipasang di marketplace kita," tegas Jokowi.

Sektor ekonomi digital, lanjut dia, juga harus mampu merangkul para pelaku usaha kecil dan menengah, terutama dari sisi pendanaan.

Dengan pembiayaan yang memadai, kapasitas produksi yang dihasilkan pun akan bertambah hingga akhirnya mendorong terciptanya hasil yang maksimal. "Pemerintah akan mempermudah terjalinnya kemitraan antara lembaga-lembaga investasi dunia dan pelaku usaha lokal," ujar Presiden.

 

Siapkan regulasi

Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen membenahi ekosistem ekonomi digital demi mendorong pertumbuhan.

Salah satu upaya konkret yang tengah dikerjakan saat ini ialah mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan pusat data.

Presiden Jokowi mengatakan peraturan itu akan selesai dalam sepekan ke depan untuk mengakomodasi masuknya investasi Microsoft ke Indonesia.

"Tadi saya berdiskusi, Microsoft ingin berinvestasi di data center. Saya sampaikan bahwa itu butuh regulasi dan kita masih mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi kepada DPR," ujar Jokowi.

Sedianya, regulasi terkait pengelolaan pusat data akan ditampung di draf Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.

Namun, karena pembahasan peraturan perundangan itu masih dalam pembahasan, pemerintah pun akan mengebut pembuatan regulasi sederhana untuk mendukung masuknya modal dari perusahaan Amerika Serikat itu.

"Microsoft ingin segera berinvestasi sehingga dalam seminggu ini akan kita putuskan untuk membuat regulasi sederhana yang mendukung investasi yang berkaitan dengan data center," tuturnya. (X-10)

BERITA TERKAIT