28 February 2020, 08:10 WIB

Jer Basuki Mawa Beja


Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | Podium

AMERIKA Serikat mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang dan menggolongkannya menjadi negara maju. Berita itu seharusnya disambut sukacita karena berarti kita naik kelas. Mengapa lalu respons yang terjadi dingin-dingin saja?

Kriteria negara maju tidak hanya dilihat dari besaran produk domestik bruto. Struktur ekonomi juga harus ditopang industri dan infrastruktur teknologi yang maju. Kehidupan masyarakatnya bukan lagi bertumpu pada pertanian sehingga standar kehidupan rata-rata tinggi. Bahkan peran dari jasa harus lebih besar daripada industrinya.

Sampai saat ini hanya 23 negara yang masuk ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Dari Asia, hanya dua negara yang berhak masuk karena memang sudah maju ekonominya, yaitu Jepang dan Korea Selatan.

Penetapan secara sepihak tentang daftar negara maju yang dilakukan AS sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari agenda perdagangan Presiden Donald Trump yang menginginkan perdagangan lebih fair. Dengan pemberian status yang sama, tidak ada lagi privilege yang bisa dinikmati Indonesia. Semua barang yang diekspor harus membayar bea masuk sesuai aturan berlaku.

Sejak 1974, AS sebagai kekuatan utama ekonomi dunia mengambil kebijakan untuk ikut membantu negara-negara miskin agar mampu meningkatkan ekonomi mereka sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Caranya, melalui Perwakilan Perdagangan AS (USTR), negara adikuasa itu membuka pintu bagi masuknya produk dari negara-negara terpilih untuk masuk pasar AS.

Sampai Desember 2019 tercatat 119 negara bisa menikmati general system of preferences. Indonesia merupakan salah satu yang mendapatkan kemudahan untuk bisa memasok produk yang sekitar 4.000 jenis produknya bisa bebas bea masuk.

Dengan perubahan status golongan ekonomi, kita tentu harus menunggu apakah kita masih bisa memanfaatkan fasilitas GSP. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan sejauh ini merasa yakin Indonesia masih bisa menikmati fasilitas GSP. Hanya, dengan melihat kriteria negara yang berhak menerima fasilitas GSP, sulit bagi Indonesia untuk bisa mendapatkannya.

Kita sering diingatkan sebuah pepatah Jawa, 'Jer basuki mawa beja'. Untuk meraih kemuliaan itu, ada biaya yang harus dibayar. Ketika kita bangga menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 16 di dunia, ada konsekuensi yang harus kita bayarkan. Kita harus menanggung beban seperti negara dengan kekuatan ekonomi 20 besar di dunia.

Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah memacu diri untuk mencapai standar hidup sama dengan negara-negara maju? Apakah kita sudah berhasil melakukan transformasi ekonomi dengan tidak lagi mengandalkan ekstrasi sumber daya alam?

Kita harus berani mengatakan, kita belum melakukan transformasi ekonomi yang membuat kita tergolong menjadi negara maju. Sebanyak 196 juta rakyat kita masih tergantung pada bantuan negara untuk biaya kesehatannya. Dengan angka kemiskinan 9,22%, masih ada sekitar 25 juta rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan di beberapa daerah seperti Papua, angka kemiskinannya bisa di atas 20%.

Orientasi untuk mengembangkan ekonomi bernilai tambah tinggi masih dalam tingkat wacana. Pada praktiknya, kita terus berupaya untuk sekadar mengekspor sumber daya alam dengan berbagai macam alasannya. Terakhir, kita berniat untuk membuka lagi ekspor benih lobster, kepiting, dan rajungan untuk periode 2-3 tahun ke depan.

Sepanjang kita tidak mau menyingsingkan lengan baju dan lebih suka sekadar menikmati anugerah Tuhan, kita tidak pernah akan beranjak menjadi negara maju. Hanya segelintir orang yang punya akses yang menikmati ekonomi ekstraktif, sementara sebagian besar rakyat lainnya hanya bisa menjadi penonton.

Begitu banyak warga bangsa ini yang akhirnya bekerja di sektor informal menunjukkan bahwa perekonomian kita belumlah menyejahterakan. Jutaan orang sepertinya terlibat dalam bisnis jasa, tetapi sebenarnya hanya sebagai tukang ojek yang mengantarkan penumpang atau makanan. Mereka menjadi sosok pengusaha informal yang diformalkan tanpa ada jaminan apa-apa.

Berulangkali kita mengingatkan bangsa ini untuk bergegas menjadi bangsa maju. Namun, cara berpikir dan cara bertindak tetap tidak juga berubah. Kita masih saja berkutat dengan ekonomi yang lama. Transformasi ekonomi begitu lamban untuk dilakukan.

Tiba-tiba sekarang kita dikelompokkan sebagai 'negara maju'. Padahal, senyatanya masih negara berkembang. Kita masih belum mampu membangun disiplin, memiliki etos kerja yang dicerminkan dengan kerja keras seperti bangsa Jepang atau Korea. Akibatnya, tidak pernah ada produksi yang dihasilkan, kecuali apa yang diberikan alam. Tanpa ada nilai tambah kita sekarang dipaksa bersaing dengan negara yang memiliki produktivitas tinggi, infrastruktur yang menunjang, efisiensi tinggi, dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

BERITA TERKAIT