27 February 2020, 20:32 WIB

DPR Akan Kaji 6 Format Pemilu yang Ditawarkan MK


Anggitondi Martaon | Politik dan Hukum

DPR akan mempertimbangkan pilihan penyelenggaraan Pemilu serentak. Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan enam model pemilihan serentak paska keluarnya putusan gugatan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mana yang terbaik dan apa yang akan dipilih, tentu nanti ada pembahasan mendalam antara pemerintah dan DPR," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.

Sementara itu, Anggota Komisi II Djarot Syaiful Hidayat menghargai enam opsi yang ditawarkan oleh MK. Penentuan akan dibahas dalam revisi UU Pemilu.

"Apakah yang dipilih adalah opsi misalkan pemilu nasional terlebih dahulu DPR, DPD dan Presiden kemudian Pemilu provinsi regional (kabupaten-kota) dipisah dengan waktu yang berbeda. Itu menjadi opsi. Yang saya pikir bisa," kata Djarot.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyoal pelaksanaan pemilu serentak menyebabkan banyak petugas menjadi korban.

Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, mengatakan MK berpendirian pemisahan pemilu presiden-wakil presiden dengan pemilihan legislatif pusat bertentangan dengan UUD NRI 1945.

"Mahkamah berpendirian bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang konstitusional adalah yang dilaksanakan secara serentak," kata hakim konstitusi Saldi Isra, saat membacakan putusan, di gedung MK, Jakarta, Rabu (26/2).

Menurutnya, MK tetap menganggap setidaknya ada enam variasi pemilu serentak yang tetap sah sepanjang sejalan dengan penguatan sistem presidensial. Yang membedakannya adalah kombinasi pesertanya.

Pertama, sebagaimana yang selama ini berjalan, yakni pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden-wakil presiden.

Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota.

Opsi selanjutnya, pemilu anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, anggota DPRD, gubernur dan bupati/wali kota.

Keempat, pemilu yang memberi jeda antara pemilu serentak nasional dan daerah. Bentuknya, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden.

Selang beberapa waktu kemudian dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur, dan bupati/wali kota.

Kelima, pemilu serentak dengan memisahkan antara pemilu nasional, pemilu tingkat provinsi, dan pemilu tingkat kabupaten/kota.

Keenam, MK juga membolehkan pemilu serentak jenis lain sepanjang pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden-Wapres digelar bersamaan.(OL-4)

BERITA TERKAIT