27 February 2020, 20:05 WIB

Duplikasi Manifes Impor Potensi Rugikan Negara Miliaran


Muhamad Fauzi | Ekonomi

RAPAT evaluasi sistem dan prosedur peraturan menteri keuangan (PMK) 199/PMK.0102019 di Direktorat Teknis Kepabeanan,  Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan pada 12 Februari 2020, menimbulkan dugaan adanya duplikasi manifes berkali-kali oleh dua perusahaan jasa titip (PJT) besar.

"Asumsinya kerugian negara dari pajak bisa mencapai minimal Rp1 miliar per hari, kalau server bea cukai ditelisik lagi data riilnya bisa terungkap. Setiap hari, satu PJT bayar pajak bea masuk Rp300 juta, ada puluhan PJT, " ungkap salah satu peserta rapat, yang minta  namanya dirahasiakan kepada Media Indonesia, Kamis (27/2)

Duplikasi manifes yang dimaksudkan, jelas sumber tersebut, data nama penerima dan jenis barangnya sama selama berhari-hari. Misalnya, pada 1 Februari 2020, ada 1000 barang masuk ke server Bea Cukai, namanya A, ditujukan ke alamat CD. Pada 2 Februari 2020, terjadi manifes dengan data yang sama masuk ke server Bea Cukai.

"Dalam rapat tersebut pejabat kepabeanan marah-marah, dengan nada tinggi bilang jangan sampai terulang lagi kasus ini," ujar dia menirukan ucapan pejabat tersebut.

Baca juga: Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami Diganti

Mekanisme kerjanya, jelas dia, manifes dikirim oleh e-commerce ke pihaknya. Pihaknya memuat seperti yang diajukan oleh perusahaan e-commerce melalui email. Misalnya, ada manifes dan barangnya masuk dari Singapura pada 1 Februari. Perusahaan di Indonesia terima data dari Singapura dibuat di formulir Excel disampaikan ke pihaknya lalu diemail ke Bea Cukai. Barang yang dikirim berbeda-beda dari ribuan pembeli. Begitu formnya diemail, respons bea cukai adalah barang tersebut di-x ray, kalau clear silakan diambil.

"Jadi tidak mungkin si A, B dan C misalnya, membeli barang yang sama dengan alamat yang sama selama berhari-hari. Saya menyampaikan karena praktik ini jelas merugikan negara," tandasnya.

Terkait masalah ini, Deni Surjantoro, Kasubdit Komplikasi (Komunikasi dan Publikasi) Kantor Pusat DJBC yang dihubungi mengatakan akan mengecek informasi tersebut.

"Saya akan mengecek lebih jauh informasi tersebut. Bagaimana duduk masalah sebenarnya," ungkap Deni. (OL-13)

BERITA TERKAIT