28 February 2020, 01:20 WIB

Jaksa Wajib Tingkatkan Integritas


MI | Megapolitan

REFORMASI birokrasi merupakan langkah awal untuk menata sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien. Upaya itu penting agar pelayanan masyarakat dapat berjalan secara cepat, tepat, serta profesional.

Demikian penegasan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asri Agung Putra, saat memimpin apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Kantor Kejati DKI, kemarin.

Asri mendorong jajarannya untuk meningkatkan kompetensi dan membangkitkan kesadaran baru dalam bekerja. Itu sejalan dengan Peraturan Menpan Rebiro 10/2019 tentang Perubahan Permen PAN-Rebiro 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Mantan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pidsus), itu menekankan agar jaksa menjauhi godaan dalam tiap pelaksanaan tugas.

“Untuk meningkatkan integritas dan sikap mental personel akan dilakukan asesmen, terutama pejabat struktural. Hasil rekomendasinya dapat dijadikan pertimbangan untuk menduduki posisi sesuai kompetensinya,” kata Asri.

Kejaksaan Negeri Kota Depok juga optimistis tahun ini meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Keyakinan itu dilontarkan oleh JAM-Pidsus Adi Togarisman, di Kantor Kejari Depok, Rabu (26/2). “Kita tinggal mengarahkan dan membimbing bagaimana melaksanakannya,” kata Adi yang diamini Kajari Depok Yudi Triadi. (Tri/KG/J-3)

BERITA TERKAIT