28 February 2020, 00:20 WIB

OJK Beberkan Skema Pendirian LPP


MI | Ekonomi

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mulai menjelaskan skema pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) kepada para pelaku industri asuransi yang saat ini masih digodok pemerintah.

“Keberadaan LPP ini penting dan kami dukung ini segera terwujud,” kata Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah dalam sarasehan industri asuransi di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, pendirian lembaga penjamin itu ada dua opsi yakni mengoptimalkan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang selama ini menangani perbankan atau mendirikan lembaga sendiri yakni LPP.

Jika mengoptimalkan LPS dengan menambah perannya, iuran yang sebelumnya dikumpulkan perbankan, diperkirakan bisa menyusut untuk menutupi permasalahan yang membelit sejumlah perusahaan asuransi saat ini.

“Opsi pertama agak sulit karena kita juga harus mengamendemen UU LPS, opsi kedua membuat UU sendiri untuk LPP,” imbuhnya.

Pembentukan lembaga sendiri atau LPP, lanjut Nasrullah, merupakan opsi yang memungkinkan namun ia menekankan harus melalui sejumlah prasyarat.

Prasyarat itu, kata dia, industri asuransi harus stabil, aturan yang matang, dan sosialisasi yang baik.

Selain itu, kesehatan perusahaan asuransi juga harus dipertimbangkan sebelum menjadi bagian LPP.

Prayarat itu, lanjut dia, juga diberlakukan ketika membentuk LPS yang membutuhkan waktu beberapa tahun sejak krisis ekonomi tahun 1997 melanda Asia termasuk Indonesia hingga UU LPS terbit tahun 2004.

OJK mengatakan rencana pembentukan LPP itu merupakan bagian dari reformasi infrastruktur bersama dengan reformasi peraturan dan pengawasan.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Dadang Sukresna berharap iuran tersebut tidak dibebankan kembali ke industri asuransi namun menggunakan alternatif lain yakni membagi iuran yang sebelumnya disetor kepada regulator.

“Pendiriannya (LPP) harapan kami (iuran) bukan dari industri,” katanya. (Ant/E-2)

BERITA TERKAIT