27 February 2020, 15:13 WIB

BPJAMSOSTEK Cabang Menara Jamsostek Sosialisasi PP No 82/2019


mediaindonesia.com | Ekonomi

KANTOR Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Menara Jamsostek menggelar sosialisasi kenaikan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2019 kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (27/8).

Pada acara sosialisasi PP No 82 Tahun 2019 yang diadakan di Gedung XXI, Lotte, Kuningan, Jakarta Selatan dan diakhiri dengan menonton film bersama tersebut diikuti staf dan pegawai dari bagian Human Resource Development (HRD) dari 100 perusahaan yang terdaftar di Kantir Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Menara Jamsostek.

Dalam sambutannya di hadapan para peserta, Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Menara Jamostek Hadi Purnomo menjelaskan tentang peningkatan manfaat yang diraih peserta BPJAMSOSTEK dengan diterbitkannya PP No 82 Tahun 2019 yang menggantikan PP No 44 Tahun 2015.

“Iuran bagi peserta progam BPJAMSOSTEK tidak mengalami kenaikan, justru manfaatnya terjadi peningkatan. Jadi manfaatnya naik, tapi iurannya tetap sama,” jelas Hadi.

Hadi menjelaskan tentang program jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang mengalami kenaikan manfaat hingga 1.350%.

Menurut Hadi, kini dengan PP No 82 Tahun 2019, dua anak dari peserta program JKK yang meninggal atau cacat total saat bekerja dan menjadi peserta minimal 3 tahun akan mendapat beasiswa dari taman kanak-kanak (TK) atau sekolah dasar hingga perguruan tinggi.   

“Biaya untuk TK sampai SD akan mendapat biaya Rp1,5 juta per anak per tahun, SMP mendapat Rp2 juta, dan SMA mendapat Rp3 juta, sedangkan perguruan tinggi akan mendapat Rp12 juta. Jadi total biaya maksimal mencapai Rp174 juta. Padahal sebelumnya hanya Rp12 juta dan terjadi peningkatan 1.350%,” papar Hadi.

Tidak hanya itu, kepada para pegawai HRD dari 100 perusahaan, Hadi juga menjelaskan program jaminan kematian (JKM) yang juga mengalami peningkatan santunan hingga 75%.

“Jika sebelumnya, santunan kematian bagi ahli waris dari peserta program JKm hanya Rp24 juta, tetapi sekarang santunannya menjadi Rp42 juta dengan perincian biaya pemakaman Rp10 juta, santunan berkala Rp12 juta, dan santunan kematian Rp20 juta,” papar Hadi.

Saat terkait dengan kegiatan sosialiasi PP No 82 Tahun 2019, Hadi menegaskan bahwa sosialisasi sebagai upaya BPJAMSOSTEK  menyampaikan perubahan peraturan pemerintah yang disahkan pada Desember 2019.

“Kalau ini tak disampaikan kepada para peserta sayang sekali. Peserta sudah tertib membayar iuran BPJAMSOSEK tetapi tidak mengetahui terjadi peningkatan manfaat. Jadi ini adalah upaya kita dalam memberikan penjelasan terkait peningkatan manfaat,” ujar Hadi.

Kepada staf HRD, Hadi mengajak bahwa menjadi peserta program BPJAMSOSTEK bukan sekadar kewajiban tetapi menjadi peserta adalah hak bagi semua karyawan atau pekerja.

Beberapa perusahaan ‘nakal’ kadangkala tidak mendaftarkan semua pegawai atau pekerjanya menjadi seperta program BPJAMSOSTEK. Mereka hanya melakukan PDS atau perusahaan daftar sebagaian.

“Ini yang ingin kita tanamkan ke mereka (pegawai HRD) dan ini sangat penting bahwa program BPJAMSOSTEK manfaatnya luar biasa.  Ini adalah hak para pekerja dan jika perusahaannya belum mendaftarkan pegawainya agar menjalankan regulasi dari pemerintah,” jelas Hadi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Sudrajat juga mengajak semua perusahaan untuk mendaftarkan semua pekerjanya menjadi peserta program BPJAMSOSTEK.

“Program BPJS Ketenagakerjaan adalah kewajiban bagi pengusahan dan hak bagi semua pekerja.  Oleh karena, para staf HRD untuk menyampaikan manfaat dari program menjadi peserta kepada jajaran direksi,” jelas Sudrajat. (OL-09)

 

 

BERITA TERKAIT