27 February 2020, 12:47 WIB

Pemprov Sumsel Fokus Turunkan Angka Stunting


Dwi Apriani | Nusantara

STUNTING masih menjadi masalah utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Hal itu lantaran angka stunting di Sumsel masih tercatat tinggi. Penanganan stunting pun jadi perhatian utama Pemprov Sumsel. Bahkan diketahui ada enam daerah yang masuk dalam zona merah stunting dari 160 daerah se-Indonesia.

Dari enam daerah tersebut di antaranya, Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Ogan Ilir, Lahat, Banyuasin, dan Kota Palembang. ''Tahun 2019 lalu itu zona merah stunting itu ada dua dan di tahun ini bertambah empat sehingga total enam wilayah di Sumsel akan fokus dalam penanganan stunting,'' kata Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy melalui Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Lisa Marniyati.

Lisa mengatakan enam daerah di Sumsel dalam zona merah stunting itu merupakan penetapan dari Bappenas pusat. Faktor yang membuat suatu wilayah masuk dalam zona merah stunting itu karena beberapa wilayah  masuk dalam kategori miskin dan wilayah tersebut punya komitmen dalam mengurangi angka stunting.

Berdasarkan rincian data per tahun 2018 balita yang mengalami stunting di 17 kabupaten/kota di Sumsel itu yakni Kabupaten Lahat 48,10%, Ogan Ilir 43,90%, Pali 39,50%, Empat Lawang 36,00%, Musi Rawas 34,60%, Muara Enim 34,40%, Muratara 33,20%, OKU 33,20%, Lubuk Linggau 32,00%, Pagar Alam 31,90%. Kemudian, Musi Banyuasin 31,10%, OKI 30,60%, Banyuasin 29,30%, Oku Timur 27,20%, Oku Selatan 26,40%, Prabumulih 26,20%, Palembang 25,90%. ''Target kita pada lima tahun ke depan angka stunting di Sumsel bisa turun di bawa 20% angkanya,'' ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pada tahun ini pihaknya telah menganggarkan dana hingga Rp145 miliar untuk menurunkan angka stunting di Sumsel. "Saya tingkatkan lagi anggarannya berkali-kali lipat menjadi Rp145 miliar. Ini agar angka stunting pada tahun ini di Sumsel bisa turun drastis,'' kata Deru.

Menurutnya, penyebab utama stunting di Sumsel adalah di pemenuhan gizi. Hal ini diperparah jika seorang ibu hamil tidak memiliki pengetahuan memadai soal asupan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anaknya.

"Stunting adalah isu paling ditakuti di dunia. Kalau ada permasalahan baru orang cari ahli gizi kenapa? Karena dengan stunting akan tersimpul bahwa negara tersebut tidak perhatian. Makanya kita harus paham gizi dengan bimbingan tenaga ahli gizi bukan baru peduli saat sudah sakit," pungkasnya.

Menurut Deru, gizi itu ibaratnya magma dalam sebuah gunung. Di mana jika magma itu tersumbat maka akan berdampak luas terhadap kesehatan fisik dan psikis. Hanya saja sayangnya permasalahan gizi sejauh ini masih dianggap biasa bahkan menjadi bahan guyonan.

Ia mengatakan, akar masalahnya penyebab adanya stunting ini bukan karena masalah mampu dan tidak mampu. Tapi kesadaran masyarakat bahwa asupan bergizi tidak harus mahal. "Memang tempe bergizi tapi ya jangan mendoaan lagi, mendoan lagi. Tahu lagi, tahu lagi. Tapi bagaimana ini diolah jadi makanan yang enak dan bervariasi biar anak-anak bersemangat makannya," kata dia.

Menurutnya, sangat disayangkan jika generasi mendatang masih harus merasakan menderita stunting. Hal ini tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinkes saja tapi juga Diskominfo, Dinas PU dan lainnya. Bagi Deru, tak perlu membangun sesuatu yang belum jelas manfaatnya bagi masyarakat jika pembangunan fisik masyarakat itu sendiri belum maksimal. (DW/OL-10)

BERITA TERKAIT