27 February 2020, 12:33 WIB

Dedi Mulyadi Sebut Penyebab Bencana Kesalahan Tata Ruang


Cikwan Suwandi | Nusantara

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyebutkan penyebab banjir di Indonesia karena faktor kesalahan tata ruang yang dinilainya tidak memiliki nilai konservasi. Hal tersebut diungkapkan Dedi, di sela membagikan bantuan nasi kotak kepada korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang.

"Seperti Karawang ini banyak rawa-rawa yang hilang. Belum lagi hulunya, hilang hutannya, hilang danau-danaunya. Jadi memang ada kesalahan tata ruang yang salah, tidak mementingkan nilai-nilai konservasi. Bahkan saya sudah minta untuk menghentikan pembangunan perumahan di lahan-lahan persawahan," ungkap Dedi kepada Media Indonesia, Kamis (27/2/2020).

Untuk itu, Dedi juga meminta Kementerian ATR/BPN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh tata ruang daerah di Indonesia. Tata ruang itu dinilainya sangat penting dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan.

"Karena nilai recovery bencana ini sangat besar. Kementerian PUPR saja menganggarkan Rp6 triliun. Ini jumlah yang sangat mahal. Pencegahan ini sangat penting dilakukan," terangnya.

Dedi mengatakan terdahulu, pembuatan tata ruang dinilainya karena adanya kepentingan sebagian kelompok yang memiliki lahan-lahan di wilayah tersebut. "Karena dia punya lahan, tata ruangnya dibuat untuk daerah pembangunan," ucapnya.

Kemudian Dedi menganggap tata ruang di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta harus menjadi satu kesatuan. Hal tersebut mengingat, karena tiga provinsi tersebut memiliki satu bentangan yang serupa.

"Banjir Jakarta kiriman dari Bogor, Banjir Karawang kiriman Bogor dan daerah hulunya di Bandung. Jadi saya akan dorong Jakarta, Banten, dan Jawa Barat cukup satu rencana tata ruang saja. Bukan tidak mungkin, ini bisa dilakukan terlebih dalam omnibus law," ucapnya.

Kemudian Dedi juga menanggapi jika pembangunan di daerah, harus membangun sejumlah danau-danau khusus sebagai catchment area. Ia juga meminta agar segera melakukan pelebaran dan pengangkutan sedimentasi sungai wilayah hilir. "Kalau konservasinya sudah rusak, maka ekonomi juga rusak," terangnya.

Lebih lanjut, Dedi daerah juga mengatakan harus ada rancangan adaptasi wilayah bencana kepada masyarakat sekitar. "Misalnya kalau daerah banjir, buat rumah-rumah panggung dengan tinggi 2 meter," pungkasnya.

Sedangkan untuk penyempitan Sungai Cibeet akibat penurapan dan pengurugan badan sungai oleh perusahaan waterpark di Kabupaten Bekasi. Dedi meminta turap segera untuk dibongkar.

"Minggu ini tidak dibongkar itu. Saya sudah koordinasi dengan Direktur Penindakan Kementerian Lingkungan Hidup," pungkasnya. (CS/OL-10)

BERITA TERKAIT