27 February 2020, 00:30 WIB

Proses Demokrasi Alami Ujian Serius


Widhoroso | Politik dan Hukum

SUKSESI kepala daerah dengan menempatkan suara rakyat sebagai penentu tertinggi untuk memilih, yang diasumsikan sebagai vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) akhir-akhir ini mengalami ujian sangat serius. Dengan berbagai cara, ada pihak-pihak yang mencoba mengakali kemurnian proses demokrasi dan aturan main yang berlaku.

Pengamat sosial politik Rudi S Kamri mengatakan perilaku tidak sehat ini tampak jelas menjelang Pilkada 2020 yang akan digelar serentak di 270 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Menurut Rudi, salah satu modus yang akhir-akhir ini marak dilakukan adalah membeli, bahkan memborong dukungan partai politik-partai politik di daerah dengan tujuan tidak ada pasangan calon lain yang bisa maju ke Pilkada 2020 selain jagoan sang cukong.

"Biasanya praktik pembajakan demokrasi ini dilaksanakan di akhir waktu pendaftaran agar pasangan lain tidak sempat lagi mencari dukungan rakyat melalui jalur independen. Dengan demikian, pasangan calon dari sang cukong akan melawan kotak kosong, dan terpilih," jelasnya, Rabu (26/2).

Pada saat praktik curang demokrasi ini mulai terendus, kata Rudi, para mafia politik ini punya strategi lain, yaitu memunculkan pasangan calon boneka yang didesain pasti kalah. Pasangan calon abal-abal ini biasanya diambil oleh para mafia dari kelompok mereka sendiri.

"Modus pembajakan demokrasi ini terendus terjadi di berbagai daerah. Di samping memborong dukungan parpol, mereka juga sedang mempersiapkan pasangan calon boneka," paparnya.

Lebih jauh, Rudi menyebut apa yang terjadi pada Pilkada Kota Makassar 2018 merupakan contoh perlawanan rakyat terhadap para mafia politik. "Keberanian fenomenal dari masyarakat pemilih pada Pilkada Kota Makassar 2018 yang memenangkan kotak kosong harus dijadikan inspirasi bagi masyarakat pemilih di daerah-daerah lain. Rakyat Makassar, Sulawesi Selatan, telah memberi contoh bagaimana rakyat melawan tirani dan oligarki parpol dan kekuasaan," tukasnya.

Rudi berharap masyarakat di daerah yang akan menggelar pilkada tahun ini berani menegakkan marwah demokrasi seperti yang dilakukan masyarakat di Makassar. "Pada saat uang sudah menjadi panglima dalam proses demokrasi, kita harus melawan dengan keberanian kolektif. Jangan pernah membiarkan praktik pembajakan demokrasi dan pengebirian suara rakyat merajalela, menguasai hajat hidup kita," jelasnya.  (RO/R-1)

BERITA TERKAIT