26 February 2020, 21:25 WIB

Normalisasi Batang Tapan Bakal Telan Rp164 Miliar


Yose Hendra | Nusantara

PEMERINTAH Kabupaten Pessel, Sumatra Barat bakal menormalisasi sungai setempat dengan dana sebesar Rp167 miliar. Untuk tahap awal, pengendalian banjir di Tapan digelontorkan dana sebesar Rp40 miliar dengan panjang aliran sungai sekitar 1,4 kilometer.

"Jika tak ada aral melintang, Maret ini pengerjaannya sudah dimulai. Sebab, kontrak lahan sudah diserahkan masyarakat dalam bentuk hibah
seluas 2,7 hektare," kata Kepala Bidang Sungai Pengelola Sumber Daya Air Sumbar Syafril, Rabu (26/2).

Menurutnya, karena besarnya biaya normalisasi dan penguatan tebing Batang Tapan, maka pengerjaannya dilakukan secara bertahap melalui APBD Pessel, APBD Sumbar, dan APBN melalui Balai Sungai Wilayah V pusat.

"Sebelumnya, sudah kami anggarkan sekitar Rp1 miliar untuk penguatan tebing Batang Tapan ini. Semoga nantinya tidak ada kendala," ujarnya. Bupati Hendrajoni pada kesempatan itu menyebutkan, untuk normalisasi dan penguatan tebing Batang Tapan setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp585 miliar.

Dia menambahkan, "Setidaknya butuh setengah miliar lebih. Sebab, pada 2010 Dinas PSDA Pessel sudah menganggarkan pula sebesar Rp200 juta," ucapnya

Menurutnya, hingga kini pihaknya bersama pejabat terkait terus melakukan langkah konkret untuk mencari solusi terkait penanganan dan pengendalian banjir Batang Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan. "Tak hanya di Tapan, termasuk Kota Painan dan seluruh kecamatan yang ada di Pessel," tuturnya.

Ia mengakui, jika masuk musim hujan Pesisir Selatan merupakan daerah terparah terdampak banjir dikarenakan kondisi alam yang tidak kondusif. Bahkan, selain menimbulkan kerugian materi, banjir yang terjadi selama ini juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi. "Oleh karena itu, pengerjaan normalisasi dan pengamanan tebing ini sangat mendesak (urgent)," ucapnya lagi.

Selanjutnya Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni berharap partisipasi masyarakat untuk bisa membebaskan lahan miliknya untuk bisa dilaksanakan pembangunan. "Percuma pembangunan direncanakan sedangkan lahan yang terkena dampak tidak mau dibebaskan," pungkas Ketua DPW Partai NasDem Sumatra Barat ini. (OL-12)

BERITA TERKAIT