26 February 2020, 21:05 WIB

Presiden Mau Masalah TVRI segera Diselesaikan


Bayu Anggoro | Nusantara

KONTROVERSI pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya terus berlanjut. Meski seleksi pengganti Helmy Yahya telah berlangsung, pihak Istana sepertinya tidak terlalu puas dan berharap masalah itu segera selesai.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengungkapkan hal tersebut. Menurutnya, sikap Istana terungkap ketika sembilan fraksi dari Komisi I rapat dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Ketidaksukaan Istana dengan masalah itu karena dasar pemecatan itu lebih karena faktor pertikaian, bukan kinerja.

Baca juga: Ini Bantahan Karyawan TVRI soal Mosi tidak Percaya ke Dewas

"Mensesneg dalam rapat dengan sembilan fraksi Komisi I menyatakan, RI 1 (Presiden Joko Widodo) tidak happy dengan pemecatan terhadap Dirut TVRI karena issue-nya bukan performa, tapi pertikaian Dewan Pengawas vs Dirut," kata Farhan dalam keterangan tertulisnya.

Farhan memastikan, kontroversi pemecatan Helmy Yahya dari posisi Dirut akan terjawab oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BPK sudah selesai melakukan audit kinerja TVRI 2017 - 2019, dari situ akan ketahuan apakah memang pemecatan Dirut TVRI punya dasar yang kuat," katanya.

Dia melanjutkan, tindakan dewan pengawas merupakan langkah sepihak tanpa koordinasi dengan DPR RI yang melanggar etika politik.

"Sikap Dewan Pengawas yang jalan terus melakukan pemecatan Dirut dan perekrutan Dirut baru dinilai mengabaikan proses politik dengan DPR RI," katanya.

Berdasarkan laporan terakhir, BPK siap mengekpose audit kinerja TVRI untuk menjawab kejanggalan pemecatan Helmy Yahya. "BPK menyatakan sudah siap menyampaikan laporan audit kinerja TVRI 2017 - 2019. Tergantung kesiapan Komisi 1 untuk mengumumkannya," katanya.

Sementara itu, BPK secara resmi telah menyerahkan laporan ke DPR RI terkait hasil pemeriksaaan kinerja kepatutan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI. Anggota III BPK Achsanul Qosasi menjelaskan terdapat 6 temuan ketidakpatutan Dewas TVRI dalam menjalankan tugasnya sehingga perlu mendapat tindak lanjut dari DPR.

"Ada 6 temuan yang cukup signifikan yang menurut hemat kami perlu segera ditindaklanjuti," tutur Achsanul saat ditemui awak media usai menyerahkan laporan hasil audit kinerja Dewas TVRI kepada Pimpinan DPR Aziz Syamsudin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Achsanul mejelaskan berbeda dengan pemeriksaan investigasi yang berujung kepada kerugian negara, dalam hal ini BPK hanya memeriksa kinerja kepatutan Dewas TVRI terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menilai ada ketidakpatutan Dewas terhadap regulasi yang sudah dibuat, baik regulasi dari preisden, menteri, hingga regulasi yang dibuat sendiri oleh Dewas.  (BY/Uta/A-1)

BERITA TERKAIT