26 February 2020, 23:30 WIB

Ekonom Kritisi Penurunan Harga Gas


MI | Ekonomi

EKONOM Senior Faisal Basri menilai rencana pemerintah untuk menurunkan harga gas industri hingga US$6 / mmbtu tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, penurunan harga gas tersebut tidak akan menjamin industri penerima harga gas itu akan tumbuh lebih kuat.
 
“Dasarnya menurunkan harga gas itu apa? Hitung-hitungannya dari mana sehingga harga gas industri harus US$6?” ujar Faisal usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar PPimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama di Jakarta, Selasa (25/2).

Menurut ekonom Universitas Indonesia itu, harga gas Indonesia bervariasi, tergantung sumber dan lokasinya. Dengan adanya agregator, harga gas yang berbeda itu kemudian dijadikan satu sehingga keluar menjadi harga yang bisa dijangkau oleh konsumen.

“Jadi enggak ada harga gas yang ideal. Sumbernya berbeda-beda, maka itu dibutuhkan agregator gas,” jelasnya.

Faisal pun tidak yakin penurunan harga gas industri akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. “Itu tidak ada urusannya. Presiden mendapatkan informasi yang salah soal ini,” cetusnya.

Monty Girianna, Deputi III Menko Perekonomian, usai menjadi pembicara dalam diskusi yang sama, mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan besaran dampak ekonomi akibat penurunan harga gas industri itu.

“Belum ada angkanya. Masih dalam perhitungan,” ujar Monty.

Pembicara lain, Kholid Syeirazi dari Center For Energy Policy menilai tidak fair negara menyubsidi cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Sesuai Perpres No. 40/2016 terdapat tujuh industri yang berhak atas subsidi harga gas yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, industri baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Penetapan harga atas tiga kategori industri yang menjadikan gas sebagai bahan baku (feed stock) yaitu pupuk, petrokimia, dan oleochemical bisa dimengerti. Namun untuk empat industri selebihnya, gas bumi bukan merupakan bahan baku, tetapi burner yang bisa disubstitusi dengan BBM,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian ESDM untuk segera memberlakukan pelaksanaan harga gas sebesar US$6 / MMBTU. Apalagi perintah itu sudah disampaikannya sejak 2016 silam.
“Sudah berkali-kali dirapatkan. Saya sudah mendapat informasi dari Menteri ESDM Rabu (26/2). Segera  berlakukan,” kata Presiden, Rabu (12/2). (RO/E-2)

BERITA TERKAIT